jump to navigation

Korban Lumpur Lapindo ke Istana December 3, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
trackback

TEMPO Interaktif, Jakarta: Hari ini, Selasa (2/12), Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kedatangan “tamu” spesial. Tamu itu  sekitar seribu orang  korban lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Mereka datang untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang pembayaran sisa ganti rugi 80 persen yang hingga kini belum dibayar oleh PT Minarak Lapindo, anak perusahaan PT Lapindo Brantas Tbk, salah satu usaha Grup Bakrie.

“Kami akan mulai bergerak pukul sembilan pagi ini dengan berjalan kaki,” ujar Wisnu Aji Karedet,  koordinator warga kepada Tempo. Mereka berjalan kaki dari Masjid Istiqlal, tempat korban lumpur menginap selama di Jakarta. “Sebagian teman-teman sudah siap, ada yang masih mandi dan berganti baju,” kata Wisnu. Jarak antara Masjid Istiqlal dengan Istana sekitar 800 meter.

Menurut Wisnu, sampai di depan Istana, warga akan berorasi menggunakan sound system dari atas mobil bak yang disewa. Ia berharap dengan pengeras suara itu Presiden yang tinggal di Istana  mendengar  “Inginnya bisa berdialog langsung dengan Presiden,” ujar mantan penghuni Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I Blok AB 13Nnomor 26, Sidoarjo  ini.

Pengunjuk rasa optimistis Presiden mau menerima perwakilan warga. “Sebelumnya kami  sudah bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Sosial. Jadi Pak Presiden sudah tahu maksud kedatangan kami,” kata Wisnu.

Wisnu menjelaskan, campur tangan Presiden terbukti moncer bagi pencairan dana ganti rugi. Seperti ganti rugi 20  persen yang diterima Wisnu tahun lalu. “Sudah telat setengah tahun, tapi langsung cair setelah Pak Presiden ngantor tiga hari di Sidoarjo,” katanya.

Warga, kata dia, sangat berharap dengan bertamu ke Istana masalah ganti rugi segera selesai. “Saya butuh uang itu untuk membayar utang,”  kata Wisnu. Setelah rumahnya ditelan lumpur, Wisnu bersama istri dan anaknya tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera  III, tidak jauh dari lokasi lama.

Jika tidak tercapai kesepakatan, warga akan mendatangi Wisma Bakrie, besok. “Walau mereka (perusahaan Grup Bakrie) ngaku tidak punya uang,” kata Wisnu. Warga tidaklangsung percaya. “Kami   ingin bukti apakah perusahaan keluarga Bakrie betul tidak punya duit. Kondisinya apakah sama dengan  kami yang rumahnya kerendem lumpur.” REZA M

Jalan Medan Merdeka Barat dan Utara Akan Ditutup

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sehubungan dengan aksi unjuk rasa seribu korban lumpur Lapindo di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara  kemungkinan ditutup. Warga Sidoarjo, Jawa Timur, itu pagi ini, Selasa (2/11), hendak  bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mereka meminta pencairan ganti rugi 80 persen dari areal tanah yang tertelan semburan lumpur segera dicairkan dari PT Minarak Lapindo. Dikhawatirkan aksi ini akan menggagu arus lalu lintas di sekitar Istana.  “Kalau tidak memungkinkan, akan kami tutup,” ujar Brigadir Dua Hariyadi, petugas Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya kepada Tempo, Selasa (2/12).

Menurut dia, keputusan penutupan dua  akses jalan ke Istana tersebut ada  pada komandan jaga.  Sejauh ini, kata dia, belum ada instruksi penutupan. “Tergantung perkembangan dan situasi di lapangan,” kata Hariyadi.

Korban lumpur Lapondi sudah berada di Jakarta sejak  kamarin. Mereka menginap di Masjid Istiqlal, sekitar 800 meter dari Istana.  Warga berangkat ke Istana dengan berjalan kaki. Selain berharap bertemu langsung dengan Presiden,  mereka juga berencana mampir ke Wisma Bakrie.  Warga beranggapan  Wisma Bakrie berkepentingan dengan kasus lumpur karena Lapindo menjadi bagian dari usaha Grup Bakrie. REZA M

Korban Lapindo Tuntut Ketemu Presiden

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar seribu korban Lapindo dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas), Sidoarjo, pagi ini (2/12) bergerak ke Istana Negara.

Seperti rencana sebelumnya, para korban yang kini berkumpul di Masjid Istiqlal akan menuntut Presiden menagih komitmen Lapindo Brantas Inc. dalam memberikan ganti rugi.

“Untuk hari ini kita hanya ingin ketemu Presiden. Selama ini kita selalu dipertemukan dengan Menteri yang ternyata tak pernah bisa mutusi,” kata Sumitro, koordinator aksi.

Bahkan warga sempat kecewa karena dalam pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum yang dilakukan kemarin, warga diminta untuk pulang. Padahal dalam pertemuan tersebut tak menghasilkan keputusan yang memuaskan warga.

Pertemuan langsung dengan Presiden diharapkan mampu menjawab keresahan warga yang hingga kini tak kunjung mendapatkan kepastian pembayaran ganti rugi.

“SBY yang bikin perpres tentang ganti rugi. Karenanya, dia pula yang harus mempertegas pelaksanaan perpres,” tambah Sumitro. ROHMAN TAUFIQ

Korban Lumpur Lapindo Bergerak ke Istana

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar seribu korban lumpur panas Lapindo berjalan kaki meninggalkan tempat “pengungsian” mereka di Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 09.15 WIB. “Kami harapkan bisa secepatnya mencapai Istana,” kata salah seorang koordinator warga, Wisnu Aji Karedet, 33 tahun, kepada Tempo, Selasa (2/12).

Sepanjang perjalanan yang berjarak sekitar 800 meter itu, pengunjuk rasa berorasi dari atas mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara. Mereka menuntut pembayaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen yang tak kunjung dibayar. “Biar warga Jakarta juga tahu penderitaan kami,” ujar dia.

Pengunjuk rasa menuju Istana Merdeka dengan harapan bisa berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dulu setelah Pak Presiden ngantor tiga hari di Sidoarjo, uang ganti rugi (20 persen) langsung cair,” tutur Wisnu.

Dia mengatakan tidak membatasi waktu unjuk rasa. “Kami ingin secepatnya permasalahan ganti rugi ini selesai, biar bisa langsung pulang,” katanya. REZA M

Tiga Model Ganti Rugi ala Lapindo Tak Beres

TEMPO Interaktif, Surabaya: Meski sama-sama menjadi korban lumpur Lapindo, namun warga empat Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo (termasuk didalamnya warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera), mendapatkan sistem pembayaran ganti rugi yang berbeda. Sedikitnya ada tiga model pembayaran, tapi semuanya tak ada yang beres.

Ganti rugi yang pertama adalah dengan sistem cash and carry yaitu pembayaran secara tunai dengan cara dicicil 20 persen dimuka dan sisanya 80 persen dibayar belakangan. Di lapangan, ganti rugi sistem pertama ini ternyata hanya bisa dilakukan jika warga memiliki sertifikat tanah. Walhasil mereka yang lebih dulu mendapat ganti rugi adalah warga di kompleks perumahan yang memiliki kelengkapan surat-surat tanah dan rumah.

Sebanyak 6.500 keluarga warga kompleks, setidaknya 4.000 setuju memilih sistem ganti rugi ini. “Tapi dari jumlah itu hingga saat ini baru 300 keluarga yang terbayar ganti ruginya. Selebihnya tidak jelas kapan dibayar,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo, Jalaluddin Alham, Selasa (2/12). Yang belum terbayar inilah, yang saat ini sedang berunjuk rasa di Jakarta untuk menuntut kejelasan ganti rugi.

Adapun ganti rugi model kedua, system cash and resettelment. Namanya memang keren. Ganti rugi ini berupa pemberian uang muka 20 persen dan sisanya 80 persen dirupakan dengan sebuah rumah di perumahan yang dibuat Lapindo di Kahuripan Nirwana Village, Sidoarjo.

Dari sekitar 2.500 warga yang memilih ganti rugi model ini, baru 400 yang mendapatkan pembayaran dari PT Minarak Lapindo Jaya, anak perusahaan PT Lapindo Brantas Inc. yang berafiliasi dengan usaha Grup Bakrie.

Ganti rugi model ketiga adalah ganti rugi yang tidak jelas arahnya hingga sekarang. Ketidakjelasan ini terakait dari ketidakmauan PT Lapindo membeli tanah dan rumah non sertifikat. Padahal mayoritas tanah korban khususnya diluar kompleks perumahan Perumtas adalah tidak dilengkapi dengan sertifikat.
“Tiga model ganti rugi ini tidak ada yang beres, penyelesaiannya tak kunjung tuntasr,” ungkap Jalal. Dewan, kata dia, tak sanggup membendung kemauan korban lumpur berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib mereka.

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala mengatakan, Grup Bakrie saat ini mengalami kesulitan membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. “Krisis finansial sangat mempengaruhi keuangan Grup Bakrie, membuat semua perusahaan harus menghitung dan menjadwal ulang kegiatannya,” katanya.

Andi mengatakan perusahaannya tidak bermaksud mengingkari janji. “Tapi supaya realistis, kami ingin dibolehkan mencicil dan menjadwal ulang pembayaran kepada warga,” ujarnya. Adapun jumlah cicilan dan kapan bisa dibayarkan oleh Minarak, menurut Andi, saat ini dalam proses penghitungan. Ia berharap Minarak, pemerintah, dan warga bisa berunding ulang dan mencari jalan keluar permasalahan yang berbelit ini. ROHMAN TAUFIQ

Demonstran Korban Lumpur Diarahkan ke Monas

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ribuan korban lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Warga asal Porong ini menuntut agar sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen yang dijanjikan cair hari ini (2/12) segera dibayarkan.

Ribuan orang ini berjalan tertib dari Masjid Istiqlal, tempat sebagian besar dari mereka menginap Senin kemarin. Mereka membawa beragam spanduk yang meminta PT Minarak Lapindo Jaya segera membayar sisa ganti rugi kepada warga.

Mereka juga ingin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menjalankan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 yang mewajibkan PT Lapindo Brantas segera melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sekitar 400 aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir mengamankan aksi unjuk rasa.

Satu unit mobil meriam air juga disiapkan tak jauh dari Istana. Para demonstran diarahkan masuk ke pelataran Monumen Nasional yang berseberangan dengan Istana.  SOFIAN

Lapindo Bisa Cicil Ganti Rugi Rp 15 Juta Setiap Bulan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah dan Lapindo Brantas menyepakati pihak Lapindo bisa menerapkan sistem tunai dan mencicil pembayaran ganti rugi sebesar Rp 15 juta per bulan.

“Kami sudah habis-habisan cari cara yang paling mungkin,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menerima perwakilan korban Lapindo di kantornya, Selasa (2/12).

Kesepakatan baru yang dibuat Selasa pagi itu dilakukan terkait kesulitan Grup Bakrie membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo sesuai Keputusan Presiden 14/2007. “Sampai kami desak mereka (Lapindo) mampu berapa,” kata Djoko.

Selain itu, kesepakatan lain adalah pihak Lapindo memperpanjang kontrak rumah warga selama dua tahun dengan biaya Rp 5 juta.

Dari sekitar 6.000 korban, kata Djoko, yang sudah setuju relokasi sebanyak 1.050, setuju tunai dan mencicil 700 orang, dan 3.700 orang meminta pembayaran tunai. HARUN MAHBUB

Korban Lumpur Tolak Janji-Janji Baru

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perwakilan warga korban lumpur Lapindo tidak bisa menerima kesepakatan baru antara pemerintah dan pihak Lapindo terkait kesulitan pembayaran ganti rugi. “Kalau hanya begini, buat apa kami jauh-jauh ke Jakarta,” kata perwakilan warga, Koes Soelassono, saat diterima Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantornya, Selasa (2/12).

Dia menegaskan, pihaknya belum bersedia menerima kesepakatan tersebut. Jika hanya mendapat perpanjangan kontrak, ujarnya, warga belum dapat menata kehidupan baru. “Selama ini kami tersiksa, mengontrak rumah seperti dikucilkan,” ujarnya.

Warga lain, Anang Bay Arifin, menambahkan, warga korban Lapindo hanya menagih komitmen pihak Lapindo. “Kalau hanya janji atau penyesuaian seperti ini, kami sudah trauma,” ucapnya. “Kami mengetuk pintu hati Bapak-bapak yang terdalam.”

Perwakilan warga itu menanggapi informasi dari Djoko Kirmanto perihal kesepakatan dengan Lapindo soal pembayaran ganti rugi. Kesepakatan yang dibuat pada Selasa pagi adalah, Lapindo bisa mencicil pembayaran ganti rugi Rp 15 juta per bulan, tetapi juga berkomitmen memperpanjang kontrak rumah warga dengan biaya Rp 5 juta per bulan. HARUN MAHBUB

Tiga Menteri Keluar Ruangan, Korban Lumpur Lapindo Bertahan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan antara pemerintah dengan perwakilan warga korban Lapindo di kantor Departemen Pekerjaan Umum, Selasa (2/12), diskors karena belum ada titik temu. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan informasi soal kesepakatan baru dengan Lapindo untuk pembayaran ganti rugi.

Kesepakatannya adalah, Lapindo mengangsur pembayaran ganti rugi Rp 15 juta per bulan, sekaligus memperpanjang kontrak rumah warga korban. Namun, perwakilan warga belum bisa menerima kesepakatan baru itu.  Melihat kondisi demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, mengusulkan skorsing pertemuan selama 15 menit.

“Menangkap aspirasi warga itu, saya usul pertemuan diskors 15 menit untuk kontak (pihak Lapindo) lagi,” katanya. Selain Purnomo, pertemuan itu dihadiri  oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Imam Agustino dari PT Lapindo Brantas Inc Tbk.

Usulan skorsing disetujui. Para menteri dan perserta pertemuan keluar ruangan. Nmun ,sekitar 10 orang perwakilan warga korban Lapindo tetap bertahan  di ruangan, konsolidasi menentukan sikap. HARUM MAHBUB

Lapindo Janji Mencicil Rp 20 Juta untuk Korban Lumpur

TEMPO Interaktif, Jakarta: Grup Bakrie melalui PT Minarak Lapindo Jaya berkomitmen mencicil pembayaran ganti rugi korban lumpur  sebesar Rp 20 juta per bulan.  Komitmen lain adalah pemberian sewa rumah sebesar Rp 5 juta setahun per keluarga. “Itu hasil negosiasi ulang siang tadi,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum, Amwazi Idrus, kepada Tempo di kantornya, Selasa (2/12).

Sesuai kesepakatan hasil negosiasi itu, Amwazi menegaskan,  Lapindo harus memenuhi kewajibannya sesuai tenggat waktu. Jika saat jatuh tempo kewajiban belum dipenuhi, Lapindo akan mendapat sanksi yakni pembayaran 20 persen untuk uang muka  sebelumnya dianggap hangus.  “Jadi membayar lagi dari awal,” katanya. Masa jatuh tempo itu tergantung masing-masing hitungan aset korban.

Dia menambahkan, pemerintah  akan menunggu komitmen  Lapindo tersebut dalam bentuk tertulis, yang kemudian akan diteken tiga menteri yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Sosial.

Komitmen Lapindo tersebut sudah meningkat dibanding dengan hasil kesepakatan pagi sebelumnya. Ganti rugi  pembayaran yang ditawarkan Lapindo dengan cicilan Rp 15 juta per bulan dan sewa rumah Rp 5 juta selama dua tahun.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan kesepakatan Selasa pagi itu kepada perwakilan warga korban di kantornya, Selasa (2/12). Perwakilan warga belum bisa menerima hasil kesepakatan. Pertemuan pun diskors untuk memberi waktu bagi pemerintah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Lapindo.

Lapindo menyatakan kesulitan membayar ganti rugi sesuai Keputusan Presiden 14/2007 seiring krisis yang menghantam induknya, Grup Bakrie. Karena itu, Lapindo mengajukan opsi mencicil dan menjadwal ulang pembayaran yang batas akhirnya Desember ini. HARUM MAHBUB

Pemerintah Minta Lapindo Buktikan Komitmennya

TEMPO Interaktif, Jakarta:  Pemerintah meminta PT Minarak Lapindo Jaya  berkomitmen pada Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Meskipun PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan Grup Bakrie, sebagai induk mereka, kesulitan keuangan, ganti  rugi untuk korban lumpur panas Lapindo tak bisa diabaikan. “Kepres itu harus dijalankan dan tetap diminta agar ada pembicaraan,” kata Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa di Istana Negara, Selasa (2/11).

Hatta mengatakan, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, bersama warga dan pihak Lapindo membicarakan komitmen itu. “Tentu rujukannya Kepres tersebut,” katanya.

Kamis malam pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Nirwan Bakrie, pengendali usaha Grup Bakrie untuk membicarakan masalah tersebut. Presiden meminta Nirwan melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Menurut menteri Djoko, Nirwan menyanggupi melunasi ganti rugi pembayaran pada 1 Desember.

Saat ditanya soal janji Bakrie ini, Hatta enggan berkomentar. “Saya belum bisa berkomentar. Tanya pak Djoko,” katanya. Yang jelas, lanjut Hatta, dalam rapat Kamis malam itu Presiden memerintahkan agar pemerintah, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,  warga dan PT Lapindo berembuk. “Ada jalan keluar, sepanjang masih ada niat menyelesaikan,” katanya. NININ DAMAYANTI

Korban Lumpur Lapindo Anggap Pemerintah Tak Tegas

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan selama lebih dari lima jam antara perwakilan korban lumpur Lapindo dengan pemerintah di Istana Negara belum memberikan hasil yang menggembirakan. Janji Lapindo mencicil ganti rugi Rp 20 juta per bulan, dikhawatirkan ini sekadar janji. Pemerintah tak tegas menghadapi Lapindo.

Sepuluh orang perwakilan warga di terima masuk ke Istana Negara sekitar pukul 09.30 WIB. Warga menuntut  sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen yang dijanjikan cair hari ini, Selasa (2/12), benar-benar dibayarkan.

Perwakilan warga diterima  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Menurut Wisnu Aji Karedet,  koordinator warga, warga benar-benar butuh uang. “Masa Keputusan Presiden bisa dipermainkan,” ujaar Wisnu.

Ia bersama sekitar seribu warga  Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I, datang ke Istana agar Presiden langsung turun tangan. Diguyur hujan dan kepanasan, ditempuh warga demi perjuangan menuntut ganti rugi. Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan keputusannya  Nomor 14 Tahun 2007 yang mewajibkan PT Lapindo Brantas segera melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga.

Surbakti, salah satu warga,  mengatakan dirinya dan teman-temannya sudah cukup bersabar menunggu lebih dari dua  tahun. Ia menanti sisa pembayaran ganti rugi 80 persen langsung dibayar. Nilai ganti rugi rumah Surbakti masih sekitar Rp 120 juta. “Kami butuh uangnya untuk beli rumah dan menyekolahkan anak,” katanya.

Menurut Surbakti, mereka sempat ditawari pembayaran dengan cara dicicil. Lapindo awalnya sanggup  membayar Rp 15 juta per bulan. Setelah ditunggu, cicilan itu tak kunjung dibayar. Sekarang berjanji mau mencicil Rp 20 juta per bulan. “Maunya kami cash sekarang juga, wong sudah telat kok masih diutang terus,”  katanya.

Surbakti bertekad  bertahan di Jakarta sampai ada kepastian pembayaran dari perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie itu.  Selama di Jakarta, ia dan kawan-kawannya menginap di Masjid Istiqlal. Sekitar pukul 15.30, setelah diguyur hujan dan capek berunjuk rasa, warga menuju kemblai ke Masjid Istiqlal. SOFIAN

Dua Tahun Menanti Belas Kasihan Bakrie

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sedih. Itulah ungkapan Rumi, 36 tahun. Salah satu  korban luapan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, itu sudah habis kesabarannya. “Dua tahun kami bersabar menunggu ganti rugi,” katanya saat  unjuk rasa di depan Istana Negara, Selasa (2/1)

Bergabung dengan sekitar 1.000 orang korban lainnya,  warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I ini, hanya satu harapannya: pulang membawa uang ganti rugi dari PT Lapindo Brantas Inc. Apapun halangannya, akan dihadapi. Termasuk diguyur hujan lebat dan tidur di atas lantai Masjid Istiqlal Jakarta.

Dengan pakaian  basah kuyup, Rumi  menunggu perjuangan 10 perwakilan warga yang diterima pemerintah  di Istana.  Rumi lalu menceritakan kesulitan hidupnya sejak lumpur merendam rumahnya. Ia bersama suami dan dua  anaka sudah 5 tahun tinggal di perumahan, sekitar 60 kilometer dari Kota Surabaya itu.

Ia pun membuka warung klontong kecil-kecilan di rumahnya untuk memutar penghasilan suami. Kini warung yang dagangannya banyak itu lenyap. Pabrik tempat bekerja suaminya juga ditelan semburan lumpur Lapindo. “Suami saya terkena PHK,” kata Rumi. “Kami kehilangan dua mata pencaharian sekaligus.”

Semula, Rumi  terpaksa mengungsi di Pasar Baru Porong. Karena tak nyaman, akhirnya  menumpang di rumah orang tua. Setelah mendapat uang sewa dari Lapindo  Rp 5 juta, ia dan suaminya  mengontrak rumah. “Sekarang masa kontrak rumah sudah habis,. Untuk menyewa lagi tak punya uang, ” katanya.

Rumi memperkirakan, ganti rugi sisa 80 persen, besarnya  kira-kira Rp 100 juta. Ia sudah berencana untuk membeli rumah baru seharga Rp 70 juta. Sisanya akan ia pakai untuk modal usaha dan membayar utang kepada kerabatnya.

Jumadi, juga korban lumpur Lapindo, senasib dengan Rumi. Pensiunan pegawai negeri sipil ini berharap bisa menghabiskan masa tuanya dengan tenang dan damai, sirna. “Sekarang saya malah tak punya rumah,” katanya.

Hatinya sempat gembira ketika Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 14 Tahun 2007 yang mengharuskan Lapindo segera membayar ganti rugi. “Tapi, Keputusan itu  hanya  janji. Kami sungguh  butuh uang, bukan janji,” ujarnya

Rumi dan Jumadi memang  belum pernah bertemu langsung  dengan Aburizal Bakrie. Tapi, ia mengaku sangat berharap dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu. Selain  sebagai menteri yang mengurusi kesejahteraan rakyat, Aburizal juga salah satu anggota keluarga yang menguasai usaha Grup Bakrie. “Lapindo kan miliknya Grup Bakrie.” SOFIAN

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: