jump to navigation

Badan Penanggulangan Lumpur Menyerah Hadapi Lapindo November 18, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
trackback

Peninggian tanggul terhambat seretnya pembayaran.

KoranTempo, JAKARTA — Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengaku kehabisan cara untuk mendesak PT Minarak Lapindo Jaya agar segera menyelesaikan kewajibannya terhadap para korban semburan lumpur. “Kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi di sana,” kata Sekretaris BPLS Adi Sarwoko setelah bertemu dengan para wakil korban yang mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta kemarin.

Menurut Adi, keterlambatan pembayaran ganti rugi itu berakibat pula pada terhentinya aktivitas Badan Penanggulangan, termasuk pembuatan tanggul baru penahan lumpur. “Minarak Lapindo harus melunasi ganti rugi, barulah warga memperbolehkan kami bekerja membangun tanggul,” kata Adi. “Kami sudah mendesak-desak dari dulu, tapi buktinya warga masih demo. Berarti belum juga dibayar.”

Menanggapi permintaan Lapindo agar pemerintah, melalui Badan Penanggulangan, menangani masalah lumpur dan dampak sosialnya, Adi mengatakan keputusan itu ada di tangan Dewan Pengarah, yang diketuai Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. “Kami serahkan ke Dewan Pengarah, apakah pemerintah membantu atau tidak.” Yang jelas, ia menambahkan, peninggian tanggul harus terus-menerus dilakukan karena musim hujan sudah datang.

Melalui suratnya pada 23 Oktober lalu, PT Minarak memang sempat meminta pemerintah menangani sementara masalah lumpur karena kesulitan likuiditas. Tapi, pada 3 November, Minarak kembali mengirim surat berisi pencabutan atas surat terdahulu. Alasannya, “Dana talangan akan memakan proses cukup lama sehingga semakin memperlambat pembayaran,” ujar Direktur Operasional Minarak Bambang Prasetyo Widodo.

Karena keterlambatan pembayaran ganti rugi, sekitar 150 orang wakil korban lumpur Lapindo kemarin mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mendesak lembaga ini menjadi fasilitator untuk bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto. Setelah hampir dua jam menunggu, mereka gagal bertemu.

Koordinator warga yang marah berteriak keras dan mengancam akan melakukan aksi anarkistis jika keinginan mereka tak dipenuhi. Melalui pembicaraan selanjutnya, akhirnya disepakati para wakil korban ini akan diterima Menteri Djoko di kantor Departemen Pekerjaan Umum hari ini pukul 20.00 WIB.

“Kami setuju,” kata Paring Waluyo Utomo, yang turut mendampingi para korban. “Tapi, syaratnya, maksimal minggu depan ada jaminan pertemuan lagi dengan menteri terkait.”

Juru bicara Lapindo, Yuniwati Teryana, yang dihubungi semalam, membantah tudingan adanya keterlambatan pelunasan pembayaran uang muka 20 persen maupun pelunasannya. Menurut dia, proses pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan komitmen awal. “Tidak ada penundaan, pembayaran masih terus berjalan.”

Juru bicara Lapindo, Yuniwati Teryana, yang dihubungi semalam, membantah tudingan adanya keterlambatan pelunasan pembayaran uang muka 20 persen maupun pelunasannya. Menurut dia, pembayaran tetap dilakukan sesuai komitmen awal. “Tidak ada penundaan,”ujarnya.TOMI | ANTON APRIANTO |DIANING SARI | AQIDA SWAMURTI

Advertisements

Comments»

1. Tonas - November 25, 2008

Kalau memang udah menyerah, gimana kalau di bubarkan aja sekalian, biar memperpendek BIROKRASI.

2. Tonas - November 25, 2008

TAMBAHAN LAGI ADA ARTIKEL YANG BISA MEMBERIKAN SEDIKIT “BUKTI-REAL” KENAPA “BELIAU-BELIAU-NYA” YANG PUNYA WILAYAH DI SIDOARJO KHUSUSNYA DAN JAWA-TIMUR PADA UMUM-NYA INI “MENYERAH” MENGHADAPI SEBUAH CORPORASI YANG BERNAMA PT. LAPINDO BRANTAS INC., ( YANG JADI PERTANYA-AN PANJANG SAMPAI “AKHIR HAYAT” UNTUK KORBAN LUMPUR, ADALAH :
1. ADA “KONSPIRASI” APA ANTARA PEMERINTAH DENGAN LAPINDO BRANTAS, SEHINGGA KAMI DI BIARKAN BERLARUT-LARUT DALAM KESENGSARAAN INI.
2. SAMPAI KAPAN PERMASALAHAN INI CEPAT TERSELESAIKAN, SEHINGGA KAMI BISA HIDUP NORMAL LAGI.
3. YANG PASTI NAMA UNTUK LUMPUR PANAS INI ADALAH “LUMPUR PANAS L A P I N D O” BUKAN “LUMPUR PANAS SIDOARJO ATAU PORONG” SEPERTI YANG SELAMA INI DI TERIAK-KAN OLEH BUPATI KEPALA DAERAH SIDOARJO BESERTA JAJARAN-NYA. ( ARTIKEL DI BAWAH INI PERTIMBANGAN-NYA )

Jawa Timur Masuk Lima Besar Provinsi Terkorup
Rois Jajeli – detikSurabaya

Surabaya – Praktek korpusi di Jawa Timur sungguh mengerikan. Provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Jakarta ini menduduki lima besar dalam praktek korupsi. Hal itu dikatakan oleh Dewan Jaringan Kerja Anti-Korupsi Jawa Timur Zulkarnain SH, MH.

“Dari penelitian yang kami lakukan pada tahun 2007. Provinsi Jawa Barat peringkat pertama, sedangkan Jawa Timur masuk lima besar provinsi terkorup. Bukan kwantitas nilai yang dikorup, tapi orang yang melakukan korupsi,” ujar Zulkarnain kepada wartawan pada acara Sosialisasi RUU Pengadilan Tindak Pidana korupsi di Hotel Ibis Jalan Rajawali Surabaya, Selasa (25/11/2008).

Zulkarnain menjelaskan, hampir di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur terjadi praktek dugaan korupsi. Seperti di Malang Raya, Situbondo, Pasuruan, dan beberapa daerah dan kabupaten lainnya termasuk dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Pemkot dan DPRD Surabaya.

“Ini sangat memalukan. Seharusnya negara memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. Tapi justru penguasa negara melalui kepala daerah dan aparaturnya melakukan praktek-praktek korupsi yang dapat menghambat dan merampas hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, uang rakyat yang rawan dikorup yakni pada anggaran pendidikan. Pos pengadaan barang dan jasa. Serta anggaran di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti anggaran partisipasi pada masyarakat. Pembentukan raperda, perjalanan dinas dengan dalih study banding dan pos-pos lainnya.

Bahkan, menurut Zulkarnain, pemerintah juga mengeluarkan Kepres No 80 tahun 2003 yang dinilai ‘melegalkan praktek korupsi’ melalui opsi pengadaan barang dan jasa tanpa penunjukan langsung atau tender. Sehingga, banyak perangkat daerah atau kolega pejabat mendirikan CV atau sebagainya untuk dijadikan mitra.

“Kebijakannya saja sudah korup dan kebijakannya itu menjadi ladang korupsi,” jelasnya.(roi/fat)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: