jump to navigation

Warga Kecewa, Belum Semua Terima Dana Bantuan Sosial September 26, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

SIDOARJO, KOMPAS – Warga Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang termasuk dalam areal peta terdampak lumpur Lapindo mendapat dana bantuan sosial, Kamis (25/9). Namun, warga mengeluhkan lambatnya pembayaran dana bantuan sehingga belum semua warga menerima saat Lebaran tiba. (more…)

Advertisements

Pembuatan Celah di Sungai Porong Tidak Efektif September 25, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment
KOMPAS/ARIS PRASETYO / Kompas Images Celah selebar 10 meter hingga 15 meter yang dibuat pada endapan lumpur Lapindo di Sungai Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/9), tidak efektif untuk mengalirkan air dan menghanyutkan lumpur ke laut. Endapan lumpur kini mencapai panjang 2 kilometer dengan tebal 5 meter

KOMPAS/ARIS PRASETYO / Kompas Images | Celah selebar 10 meter hingga 15 meter yang dibuat pada endapan lumpur Lapindo di Sungai Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/9), tidak efektif untuk mengalirkan air dan menghanyutkan lumpur ke laut. Endapan lumpur kini mencapai panjang 2 kilometer dengan tebal 5 meter

SIDOARJO, KOMPAS – Pembuatan celah pada endapan lumpur Lapindo di Sungai Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak efektif untuk mengalirkan air dan mendorong lumpur ke laut. Endapan lumpur Lapindo di sungai tersebut kini memanjang hingga 2 kilometer dengan tebal 5 meter. (more…)

Peduli Lapindo, 7 Warga Sragen Lakukan Pertapaan September 24, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

SRAGEN, Okezone Semburan Lumpur di Desa Porong, Sidoarjo Jawa Timur yang hingga kini belum diketahui sampai kapan akan berhenti, menimbulkan kepedulian Parto Dikromo warga Dusun Gonggang RT 07 Karangudi, Kecamatan Ngrampal, Sragen, Jawa Tengah.

Pardi, begitu pria ini dipanggil, nekat melakukan lelaku bersemedi meminta wahyu untuk menghentikan semburan Lumpur Lapindo tersebut. Bahkan,bersama enam rekannya yang lain, Pardi mengaku, pertapaan yang dilakukan ini dimulai sejak April 2008. (more…)

Semburan Lumpur Harus Dimatikan September 16, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment
– Membuat Sumur Penyelamat Pilihan Rasional

Jakarta, Kompas – Upaya penanggulangan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan mengalirkan ke laut tidak akan efektif jika titik semburan lumpur yang menjadi pangkal persoalan tidak dimatikan. Secara teknis dan akademis, menutup semburan lumpur tersebut masih sangat mungkin.

Demikian tanggapan sejumlah kalangan, Senin (15/9), mengenai rencana pemerintah yang mengambil opsi tidak akan menutup semburan lumpur. Dalam rapat kerja dengan DPR, Kamis (11/9), pemerintah memilih untuk memprioritaskan pengendalian lumpur di permukaan dengan mengalirkannya ke laut. (more…)

Kualitas Baku Mutu Udara di Porong di Bawah Ambang Batas September 15, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
1 comment so far

Surabaya (ANTARA News) – Kualitas baku mutu udara (KBMU) di sekitar luapan lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo, masih berada di bawah ambang batas.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Jatim, Dewi J Putriatni di Surabaya, Senin mengatakan, hasil itu diperoleh setelah Bapedal Jatim melakukan pengujian pada Mei 2008 di Desa Siring Barat RT 12 RW 2 Porong Sidoarjo. (more…)

ITS Masih Bersikeras Mampu Hentikan Lumpur Lapindo September 15, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Surabaya (ANTARA News) – Di saat pemerintah “menyerah” dalam menghentikan semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, Tim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya masih bersikeras bisa menghentikannya dengan menggunakan metode Bernoulli dalam mengalirkan lumpur dengan pompa starpump dan kanalisasi lumpur untuk dibuang ke laut.

Koordinator Tim ITS Surabaya, Ir Djaja Laksana di Surabaya, Senin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan putus asa dan menyerah dalam upaya penghentian lumpur. (more…)

Pemerintah Gegabah Membuang Lumpur Lapindo September 15, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Jakarta (ANTARA News) – Seorang pakar di Surabaya menyebut mekanisme pembuangan lumpur Lapindo ke kali Porong, Sidoarjo, adalah produk dari paradigma kebijakan yang salah dan gegabah yang mengabaikan prinsip-prinsip manajemen lingkungan.

“Pemerintah, BPLS dan Lapindo selama ini sibuk mencari cara bagaimana membuang lumpur, tetapi tidak fokus dalam manajemen lumpur sebagai bagian dari proses produksi,” kata pakar Lingkungan Hidup Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suparto Wijoyo di Surabaya, Senin. (more…)

Lumpur Panas Menggenang, Sekolah Diliburkan September 15, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Wiwit Purwanto | Sidoarjo – Surya Lumpur panas memang tak kenal kompromi. Bukan hanya rumah warga yang terkena luberan, sekolah dan fasilitas umum lainnya juga menjadi korban.

Akibat tanggul penahan lumpur pada titik 4 di Desa Renokenongo yang ambles, lumpur panas pun mengalir. Lumpur terus meluber hingga menggenang sebuah sekolah milik yayasan Kholid Bin Walid, yang berada di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. (more…)

Lumpur Lapindo, Pemerintah Takluk Pada Korporasi September 14, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

PALEMBANG, MINGGU – Kompas – Ketua Institut Hijau Indonesia sekaligus mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Minggu (14/9) di Palembang mengatakan pernyataan Pemerintah bahwa lumpur Lapindo tidak bisa dihentikan menunjukkan pemerintah takluk pada korporasi.

Menurut Chalid, teknologi maupun ahli menghentikan semburan lumpur sebenarnya ada. Persoalannya mereka tidak diberi kesempatan untuk mempresentasikan cara penanggulangan lumpur di depan Pemerintah. (more…)

Lumpur Akan Dibuang ke Laut September 13, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

– Disiapkan Kanal Pembuang Sepanjang 14,6 Kilometer

Jakarta, Kompas – Setelah pemerintah meyakini semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, tidak bisa dihentikan, kini penanganan lumpur lebih difokuskan pada upaya pembuangan lumpur langsung ke laut. Oleh karena itu, tengah disiapkan kanal pembuang lumpur dari titik semburan ke laut sepanjang 14,6 kilometer dan lebar 200 meter.

Kanal buatan hingga kini belum dipilih dan diputuskan pemerintah. Namun, alternatif tersebut disinggung peserta rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Panitia Khusus Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang juga dihadiri unsur pimpinan Lapindo Brantas Inc kemarin. (more…)

ITS Optimistis Semburan Lumpur Bisa Dihentikan September 12, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
3 comments

Surabaya (ANTARA News) – Kordinator Tim ITS untuk penanganan lumpur Sidoarjo, Ir Djaja Laksana, Jumat, menyatakan tetap optimis bahwa semburan lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, bisa dihentikan dengan sistem bendungan Bernoulli.

Hal itu diungkapkan Djaja menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengarah BPLS Djoko Kirmanto bahwa pemerintah “menyerah” dan menganggap semburan lumpur tak bisa dihentikan dan penanganan sekarang ini difokuskan pada masalah sosial dan pembangunan infrastruktur. (more…)

Kasus Lapindo, Pemerintah “Menyerah” September 12, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

– Semburan Lumpur Tak Bisa Dihentikan

Jakarta, Kompas – Di tengah optimisme beberapa pihak semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, bisa dihentikan, pemerintah ”menyerah” dan menganggap semburan lumpur tak bisa dihentikan. Penanganan selanjutnya difokuskan pada penanganan masalah sosial dan pembangunan infrastruktur.

Menurut pemerintah, anggapan semburan lumpur tak bisa ditutup merupakan opsi terburuk setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan banyak ahli. ”Selalu ada dua kesimpulan, optimistis dan tidak. Kami mengambil opsi terburuknya, semburan tak bisa dihentikan,” kata Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Djoko Kirmanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Khusus DPR di Jakarta, Kamis (11/9). Rapat dihadiri Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR, BPLS, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, unsur pimpinan daerah Provinsi Jatim, dan unsur pimpinan Lapindo Brantas Inc. (more…)

Djoko Kirmanto: Segera Bayar Sisa Ganti Rugi September 6, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Surabaya, Kompas – Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo atau BPLS Djoko Kirmanto mendesak PT Lapindo Brantas segera melunasi sisa ganti rugi 80 persen bagi korban lumpur Lapindo. Perusahaan itu tidak mau membayar sisa ganti rugi warga yang tidak memiliki sertifikat hak milik tanah.

”Alasan Lapindo tidak tepat karena sudah ada kesepakatan sejak pembayaran 20 persen. Lagi pula Badan Pertanahan Nasional sudah menjamin jual-beli antara Lapindo dan warga yang belum memiliki sertifikat,” kata Djoko yang juga Menteri Pekerjaan Umum, Jumat (5/9) di Lamongan, Jawa Timur, dalam perjalanan memantau jalur mudik. (more…)

Komnas HAM Siapkan Rekomendasi September 3, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Jakarta, Kompas – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedang menyiapkan rekomendasi terkait korban semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kini, hasil investigasi itu dalam analisa tim.

”Pengumuman resmi setelah pembahasan di rapat paripurna Komnas HAM,” kata anggota Komnas HAM Bidang Submediasi, Kabul Supriyadhie, seusai jumpa pers bersama perwakilan warga korban lumpur yang telah lima hari menginap di Kantor Komnas HAM, Selasa (2/9). (more…)

Warga Korban Tidak Ingin Bertemu Lapindo Lagi September 2, 2008

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

JAKARTA, Kompas.comWarga korban lumpur Lapindo menyatakan tidak ingin lagi bertemu dengan PT Lapindo Brantas maupun PT Minarak Lapindo Jaya untuk membicarakan penyelesaian ganti rugi tanah atau masalah apapun. Pemerintahlah yang memiliki wewenang terbesar atas penyelesaian Lapindo.

“Kami tidak mau berurusan lagi dengan Lapindo dan Minarak. Karena kalau sejak awal kami berurusan dengan mereka, kami menafikan keberadaan pemerintah. Itu tugas pemerintah untuk melakukan paksaan kepada Lapindo maupun Minarak,” ujar salah satu penasihat hukum korban Paring Waluyo Utomo di Kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (2/9). (more…)