jump to navigation

Perpres Lumpur Digugat Korban Lapindo ke MA September 25, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: detikcom

Oleh Gagah Wijoseno

Jakarta – 39 Korban lumpur Lapindo mengajukan gugatan uji materiil terhadap pasal 15 Peraturan Presiden 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS). Warga yang diwakili pengacara dari YLBHI, Taufik Basari, mendaftarkan gugatannya di MA.

Taufik mengatakan, perpres tersebut bertentangan dengan UU Pokok Agraria (PA). Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo telah mengubah konsep ganti rugi menjadi jual beli. “Pembayaran direduksi hanya menjadi tanah dan bangunan. Tidak ada ganti rugi,” kata Taufik usai mendaftar di ruang Kasubdit Umum Tata Usaha Negara di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2007). (more…)

Advertisements

Lumpur Lapindo Digodok DPR, 2 Menteri, Gubernur Jatim September 19, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: detikcom

Muhammad Nur Hayid

Jakarta – Setelah usulan interpelasi gagal, Tim Pengawas Lapindo DPR dan jajaran pemerintah untuk pertama kalinya menggelar rapat penanganan lumpur Lapindo. DPR kecewa penanganan lumpur jalan di tempat. (more…)

726 KK Korban Lumpur Bertahan di Pasar Baru Porong September 15, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: MetroTV

Sidoarjo – Sebanyak 726 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa korban lumpur Sidoarjo masih bertahan di pengungsian di Pasar Baru, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, ini menolak menerima uang muka ganti rugi sebesar 20 persen. Sebaliknya, mereka menuntut uang muka ganti rugi sebesar 50 persen dan diberi lahan kosong seluas 30 hektare untuk relokasi mandiri. (more…)

Hari Ini Tenggat Pembayaran Uang Muka Ganti Rugi Korban Lumpur September 15, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
1 comment so far

Sumber: MetroTV

Sidoarjo – Hari Jum’at (14/9), adalah batas akhir ayang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pembayaraan uang muka ganti rugi bagi korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo. Namun, pembayaran belum juga kelar. Baru 9.000 bidang tanah milik warga yang sudah dibayar PT Minarak Lapindo. (more…)

Ratusan Korban Lumpur Panas Berziarah ke Makam Keluarga September 13, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
2 comments

Sumber: MetroTV

Sidoarjo – Sekitar 100 warga korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (13/9), beramai-ramai berziarah di makam leluhur mereka. Karena bekas-bekas makam sudah tidak nampak lagi, mereka menulisi lokasi makam dengan “Inilah Makam Keluarga Kami”. Dengan cara tersebut mereka mengungkapkan kesedihan. (more…)

Tarawih Korban Lumpur Diwarnai Isak Tangis September 13, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: Antara

Sidoarjo – Sholat pertama tarawih warga korban lumpur Lapindo yang masih bertahan di Pengungsian Pasar Baru Porong (PBP) Sidoarjo, Jatim, diwarnai isak tangis.

Pantauan ANTARA News, Rabu malam menyebutkan, sekitar 100 warga korban lumpur, baik laki-laki maupun perempuan yang tak bersedia menerima uang kontrak itu tampak khusyuk mengikuti sholat tarawih yang digelar di kompleks PBP itu. (more…)

Kaum Perempuan Dibekali Ketrampilan Menjahit di Pasar Baru Porong September 10, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: Kapanlagi.com

Dari lokasi pengungsian Pasar Baru Porong (PBP), ibu-ibu warga korban lumpur Lapindo, mulai Senin (10/9) ini, mendapatkan pelatihan menjahit dan membuat kerajinan gerabah yang berbahan baku tanah liat dari lumpur panas yang difasilitasi oleh Yayasan Peduli Kaum Dhuafa Surabaya.

Salah satu peserta, Marsini mengemukakan kegembiraannya dengan adanya pelatihan itu, karena di samping memberi keterampilan juga mampu menghibur kepenatan hidup selama di pengungsian.

“Adanya pelatihan ini, kita bisa mulai berpikir hemat, yakni bagaimana caranya membuat pakaian hasil karya sendiri yang nantinya bisa digunakan untuk persiapan menyambut Lebaran, ketimbang membeli pakaian jadi yang nilainya lebih mahal,” katanya menambahkan. (more…)

Pengacara: Korban Lumpur Tidak Sadar Deal dengan Lapindo September 6, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: detikcom

Nurvita Indarini

Jakarta – Surat perjanjian jual beli ditandatangani korban lumpur dengan Minarak Lapindo Raya. Namun warga sama sekali tidak memegang surat perjanjian.

“Saya belum pegang surat perjanjian yang ditandatangani itu,” ujar Hasyim Ahmad dalam sidang lanjutan gugatan YLBHI kepada Lapindo cs di PN Jakpus, Jl Gadjah Mada, Jakarta, Kamis (6/9/2007). (more…)

Lapindo & Talangsari Jadi Prioritas Ifdhal Kasim September 5, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: detikcom

Oleh M. Rizal Maslan – detikcom

Jakarta – Selain jabatan, Ketua Komnas HAM baru Ifdhal Kasim dapat ‘warisan’. Bukan warisan harta benda melainkan kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.

Nah…Ifdhal mendapat warisan untuk menyelesaikan penanganan 4 kasus pelanggaran HAM dari komisioner lama yang dipimpin Abdul Hakim Garuda Nusantara.

4 Kasus yang menjadi prioritas adalah kasus Talangsari, kasus orang hilang, kasus lumpur Lapindo dan kasus penembakan warga di Alas Tlogo. (more…)

Perwakilan PBB Tolak Bantu Korban Lapindo September 5, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
1 comment so far

Sumber: VHR Media

Oleh Kurniawan Tri Yunanto

 “Wahai lembaga PBB, manusiakanlah kami. Wujudkan program-programmu dan lihatlah penderitaan  kami. Jangan kalian diam saja”

Jakarta – Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kemanusiaan tidak akan turun tangan menangani pengungsi korban lumpur Lapindo sebelum diminta oleh pemerintah Indonesia. Hal itu terungkap dalam pertemuan perwakilan warga korban lumpur Lapindo dengan United Nations Office for Coordinator of Humanitarian Affairs di Jakarta, Rabu (5/9).

Menurut Abi, perwakilan warga yang diterima berdialog, mengatakan dengan UNOCHA menolak turun tangan menangani pengungsi lumpur Lapindo. Sebab, , lembaga kemanusiaan internasional itu terikat aturan birokrasi dengan pemerintah Indonesia yang belum mengajukan permohonan bantuan. (more…)

Testimoni Korban Lapindo (2) September 4, 2007

Posted by gebraklapindo in Laporan Lapangan.
add a comment

Testimoni Ibu Sumiyati, warga korban Lapindo di Pasar Baru Porong, Sidoarjo.

Rabu, 22 Agustus 2007

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Hidup kita di sini tidak ada enaknya. Mandi antri, makan antri, minum antri dan pipis-pun antri. Mereka tidak mengira dan tidak merasa betapa sulinya mencari uang. Rupiah-rupiah kami kumpulkan, tapi mereka mengusir dari kampung halaman. Kami tidak ingin hidup seperi itu.

Kami sendiri tidak sendirian. Di belakang kami ada anak-anak. Pemerintah bilang anak-anak masa depan bangsa. Gimana jadi masa depan bangsa, kalo kami hidup seperti ini…

Kalo dulu anak-anak ini ingin jadi dokter, sekarang pupus oleh keadaan. Kalau kami ini terus seperti ini bagaimana kelanjutan mereka. Apakah kami tidak berhak cerdas dan memperoleh hak, itu jadi petanyaan kami.

Pemerintah hanya janji. Janji bagi orang miskin selalu ditepati. Tapi janji bagi mereka yang berdasi, hanya bualan dan tidak ada kenyataan. Dari dulu mereka bilang baik akan kami selesaikan, tapi mana buktinya… (more…)

Testimoni Warga Korban (1) September 4, 2007

Posted by gebraklapindo in Laporan Lapangan.
add a comment

Testimoni Bapak Sunarto, Korban Lumpur Lapindo, pengungsi di Pasar Baru Porong

Rabu, 22 Agustus 2007


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah 5 bulan terendam, kami merasa mati suri. Karena kalau dulu kami bisa tidur nyaman, sekarang kami tidak menikmati tidur springbad, dll. Ketika rumah kami terendam terpaksa kami tidur berlasakan koran di Pasar Porong. Kami selama 2 bulan tidur terlentang tidak berdinding dan tidak ada batas, dan tidak ada penutup aurat, sehingga saya merasa prihatin sekali sedangkan pemerintah tidak melihat nasib pengungsi sampai sekarang. Ini riil, tidak dibuat-buat.

Lalu kami dibantu dari Uplink (sebuah LSM asal Jombang) berupa dinding dari kain, sehingga apa yang kami alami 2 bulan lalu dapat kami atasi.

Lalu ketika kami sudah menata kehidupan kami, ada lagi yang tidak mengenakkan. Kani disuruh pindah dari pasar. Ini bencana kemanusiaan.

Kami mendengar korban di Aceh mendapat rumah di pengungsian. Beda dengan kami, saat berada di pengungsian, tidak ada hak-hak kami. Ini sampai kapan. Apalagi sekarang kami harus dihadapkan dengan perpres yang tidak adil itu. (more…)

Korban Desak DPR Revisi Perpres 14/2007 September 3, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: VHR Media

Oleh Kurniawan Tri Yunanto

Jakarta – Perwakilan warga korban lumpur Lapindo hari ini menemui anggota Komisi III DPR mendesak pencabutan Peraturan Presiden 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Perpres itu dinilai diskriminatif dan tidak mengakomodasi kepentingan para korban.

Wakil warga Renokenongo yang masih bertahan di pengungsian, Aminah, mengatakan Perpres 14/2007 terbukti tidak menyelesaikan masalah yang kini membelit para korban. “Lumpur datang ke desa kami tanpa DP (uang muka), kenapa ganti rugi yang sekarang diubah menjadi jual beli itu menggunakan DP?” kata Aminah sambil menangis di depan Wakil Ketua Komisi III Soeripto, Senin (3/9). (more…)

Korban Lumpur Lapindo Menuntut Perpres BPLS Dicabut September 3, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: MetroTV

Jakarta, 3 September 2007 – Sekitar seratus warga korban lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Mereka menuntut pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Dalam orasinya, warga korban lumpur menganggap Perpres itu diskriminatif dan tidak mengakomodir kepentingan korban. Menurut warga, korban sebagai pihak yang dirugikan tidak pernah dilibatkan dalam pengesahan. Mereka menyatakan bahwa pemerintah seharusnya membuat mekanisme pembayaran ganti rugi. Bukan jual beli, seperti yang terjadi sekarang ini. (more…)

Korban Lumpur Lapindo Mengadu ke DPR September 3, 2007

Posted by gebraklapindo in Berita.
add a comment

Sumber: Indosiar

Jakarta, 3 September 2007 – Warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur ini menuntut DPR khususnya komisi III mencabut peraturan presiden No 14 tahun 2007 tentang ganti rugi korban lumpur lapindo, yang dianggap merugikan warga.

Terlebih lagi, warga tidak dilibatkan dalam proses pembuatannya. Peraturan presiden ini juga dianggap sangat merugikan karena warga dibebani syarat administrasi yang berat berupa uang dan pungutan liar dalam jumlah tertentu. (more…)