Surabaya, (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Hatta Radjasa memastikan, ganti rugi bagi ribuan warga tiga desa korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak, di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim pasti cair, dan diperkirakan direalisasikan paling lambat awal 2009.

“Kepres mengenai ganti rugi bagi rumah warga yang masuk dalam peta terdampak susulan sudah ada, dan itu sudah pasti akan direalisasikan. Kalau dimasukkan dalam anggaran DIPA 2008 ini, berarti akhir 2008 sudah cair, tapi kalau menggunakan anggaran 2009, berarti awal 2009 ini dana itu baru cair”, kata Hatta saat berada di Surabaya, Sabtu.

Menurut Hatta yang hadir dalam “press gathering” bersama Menkominfo Muhammad Nuh, pencairan dana itu tentu melalui proses, tidak bisa seketika. Dan dalam waktu yang tidak lama Menteri Keuangan akan segera mencairkan dana tersebut.

“Dana tersebut akan disalurkan melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo”, kata Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perhubughan itu.

Tiga desa yang masuk dalam peta terdampak susulan, yakni Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Sebelumnya, ketiga desa tersebut tidak termasuk dalam peta terdampak semburan lumpur Lapindo.

Warga dari tiga desa itu menuntut dimasukkan dalam peta terdampak dengan mengirim utusan ke Jakarta. Akhirnya usaha mereka tidak sia-sia, sehingga mereka juga mendapat ganti rugi seperti empat desa di Kecamatan Porong. (*)

COPYRIGHT © 2008

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur di Sidoarjo pada hari ini. Teknis realisasi pembayaran ganti rugi diserahkan kepada Menteri Keuangan dan BPLS.

“Sudah diteken hari ini,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, usai mendampingi Presiden bertemu Indonesian National Shipowner Asossiation, di Kantor Presiden, Kamis (17/7).

Revisi yang dimaksud adalah penembahan jumlah desa terdampak yang berhak mendapatkan ganti rugi. Sebelumnya direvisi, Perpres hanya menjangkau kawasan empat desa yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo. Kini ditambah tiga desa yaitu Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring.

Hatta mengatakan, implementasi peraturan diserahkan sepenuhnya pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Namun, Hatta mengaku tidak tahu menahu kapan pembayaran ganti rugi direalisasikan. “Kalau soal bayarnya saya enggak tahu. Itu urusan Menteri Keuangan,” katanya.

Ia membantah penyelesaian Perpres ini lambat sehingga realisasi pembayaran ganti rugi juga harus mundur. Menurutnya, pembahasan perpres menyangkut dana dan melibatkan Menteri Keuangan. “Ini sesuatu yang memerlukan pembahasan karena berimplikasi kepada anggaran,” katanya.

Jika menyangkut anggaran, kata dia, harus dibahas dengan menteri-menteri terkait, kemudian dibuatkan draf oleh BPLS, dan dibahas oleh Menteri Pekerjaan Umum bersama Menteri Keuangan. “Kalau (penyelesaian) di presiden cepat,” kata Hatta. | Ninin Damayanti, Anton Aprianto

secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis

JAKARTA, Koran Tempo — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.

Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.

Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.

Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alat-alat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.

Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

Majalah Tempo edisi Juni tahun lalu menyebutkan, dalam gugatan ke arbitrase, Medco membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Lapindo terhadap perjanjian kerja sama operasi. Salah satunya soal peringatan Medco agar Lapindo memasang selubung bor (casing) untuk mengantisipasi kebocoran, yang ternyata tak diindahkan.

Dalam gugatan itu juga disinggung soal dana provisi untuk kegiatan operasional hulu migas sebesar US$ 14 juta. Medco menolak langkah Lapindo yang “membelokkan” dana operasional itu untuk menangani dampak semburan lumpur.

Juru bicara Lapindo, Yuniwati Teryana, saat dihubungi kemarin membantah soal adanya putusan itu. Sebab, saat ini Medco tidak lagi menjadi pemegang saham Lapindo karena telah menjualnya ke Grup Perkasa. “Memang sempat ada arbitrase, tapi tidak dilanjutkan dan ada kesepakatan,” ujar Yuniwati kemarin.

Adapun Sekretaris Perusahaan Medco Energi Sisca Alimin mengatakan pihaknya sudah tidak berurusan dengan soal itu lagi. “Saya tidak tahu-menahu karena Medco sudah tidak pegang lagi,” ujarnya kemarin.

Kendati masih banyak muncul tuntutan agar Lapindo menanggung seluruh kerugian, pemerintah tetap ngotot mengambil alih tanggung jawab itu. Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menjanjikan ganti rugi kepada warga sembilan desa di luar peta terdampak.

“Nanti akan kami samakan ganti ruginya,” ujarnya di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kemarin.

Rachmat datang ke kantor Komisi memenuhi panggilan berkaitan dengan kasus lumpur Lapindo. Di tengah pertemuan, dia menerima perwakilan korban dari sembilan desa itu.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan setiap perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus menanggung ganti rugi secara mutlak dan seketika. Untuk itu, harus ada pembuktian kesalahan lebih dulu secara hukum. “Lapindo belum diputuskan bersalah,” katanya. RINI KUSTIANI | ANTON SEPTIAN | DIAN YULIASTUTI | SETRI

Liputan6.com, Jakarta: Puluhan warga korban lumpur Lapindo kembali mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/7). Mereka meminta agar Kejaksaan Agung segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk segera melimpahkan kasus pidana Lapindo ke pengadilan.

Saat menemui mereka, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus A.H. Ritonga mengatakan, kasus Lapindo terkendala keterangan saksi ahli. Namun, saat menyebutkan nama seorang saksi, warga yang hadir memprotesnya. Berdasarkan data warga, tiga dari sembilan saksi ahli ternyata merupakan staf PT Lapindo Brantas. Adapun dari sembilan ahli, sebanyak tiga orang menyebutkan semburan lumpur terjadi karena kelalaian Lapindo Brantas saat melakukan pengeboran di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.(ANS/Nina Bahri dan Dwi Firmansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 20 orang korban lumpur Lapindo dari Sidoarjo, Jawa Timur, mendatangi Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin, dan mendesak agar lembaga negara tersebut segera menuntaskan kasus Lapindo.

“Kami mendesak agar proses pidana kasus Lapindo terus berjalan dan tidak diintervensi oleh pihak manapun,” kata Taufik Basari dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang mendampingi para warga tersebut di Jakarta, Senin.

Taufik juga menuturkan, agar kasus ini bisa dibawa hingga ke sidang pengadilan, maka Jaksa Agung Hendarman Supandji juga harus mengawasinya secara langsung.

Selain itu, ia meminta agar semua pihak tidak langsung mempercayai ucapan para pakar atau ahli yang telah mengatakan bahwa kasus Lumpur yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi bukan karena kelalaian pihak Lapindo.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga mengatakan, pihaknya akan selalu bersikap independen dan tidak akan diintervensi oleh pihak manapun dalam kasus Lapindo.

Abdul Hakim juga memaparkan, untuk kasus Lapindo ini pihaknya kerap melakukan pembicaraan yang intensif dengan para penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sebelum mendatangi Kejagung, para korban lumpur tersebut juga mendatangi Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, untuk berdialog dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, yang tengah dipanggil Komnas HAM terkait kasus Lapindo.

Selain Meneg LH Rachmat Witoelar, Komnas HAM juga telah memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro pada 12 Juni 2008. Menteri ESDM dimintai keterangan seputar lumpur Lapindo untuk melengkapi data Komnas HAM.

Rencananya, Komnas HAM juga akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie pada 16 Juli 2008.(*)

COPYRIGHT © 2008

Jakarta, Kompas - Terkait munculnya semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sejak dua tahun silam, Kejaksaan Agung sepatutnya melakukan penyelidikan melalui kotak hitam pengeboran Lapindo Brantas Inc. Keterangan dalam kotak itu diharapkan dapat memberi petunjuk tentang penyebab semburan, apakah karena kesalahan teknis atau kesalahan manusia (human error).

Ahli pengeboran sumur minyak dan gas bumi, Robin Lubron dan Mustika Saleh, mengemukakan hal itu saat bertemu dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga di Jakarta, Senin (14/7). Pertemuan dihadiri pula oleh perwakilan korban semburan lumpur Lapindo, yang didampingi pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.

Robin mengatakan, pendapat yang dilontarkan para pakar terhadap kasus semburan lumpur Lapindo selama ini berbeda-beda. Meski demikian, Kejaksaan Agung tak perlu bimbang. Salah satu yang dapat dijadikan petunjuk dan acuan dalam menangani dugaan pidana kasus semburan lumpur Lapindo adalah kotak hitam pengeboran.

Mustika, mantan Wakil Direktur Utama Pertamina, menambahkan, kotak hitam pengeboran berisi keterangan atau parameter pengeboran, seperti tekanan pengeboran. Dengan demikian, hal itu sangat bermanfaat dalam penyelidikan.

Pada kesempatan serupa, Taufik Basdri dari LBH Masyarakat mengingatkan, berkas kasus dugaan tindak pidana semburan lumpur Lapindo saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim). Namun, berkas itu belum dilimpahkan ke pengadilan dan beberapa kali dikembalikan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jatim untuk dilengkapi.

Mendukung

Menanggapi pendapat tersebut, Abdul Hakim mengatakan, pihak kejaksaan baru dapat memajukan berkas kasus pidana jika pembuktian benar-benar mendukung. Meski demikian, dia mengakui, kotak hitam pengeboran merupakan sesuatu yang penting dalam penyelidikan kejaksaan, demikian pula dengan keterangan para ahli. ”Kasus semburan lumpur itu berada di bawah tanah. Jaksa tidak tahu. Yang tahu kan para ahli,” katanya.

Menimpali tanggapan itu, Mustika mengingatkan, pihaknya sebenarnya telah memberikan penjelasan mengenai pentingnya keterangan dalam kotak hitam pengeboran kepada Polda Jatim. Kotak hitam itu juga sekarang sudah berada di Polda Jatim.

Kian berbahaya

Masih soal lumpur Lapindo, kemarin di Jakarta Siti Maimunah dari Jaringan Tambang meminta Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membantu meringankan beban korban lumpur.

Kondisi wilayah di sekitar semburan lumpur itu, katanya, kini kian berbahaya. Banyak muncul semburan lumpur baru. Dari semburan itu juga muncul gas hidrokarbon yang dapat berdampak pada kesehatan warga. ”Dampaknya mungkin akan kelihatan lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ujar Siti di hadapan Menneg LH Rachmat Witoelar dan beberapa komisioner Komnas HAM, seperti Ridha Saleh, Syafruddin Ngulma Simeulue, dan Kabul Supriyadie. (JOS/FER)

Liputan6.com, Sidoarjo: Ratusan warga Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur kembali memblokade bekas jalan tol, Jumat (6/6). Blokade dilakukan di Kilometer 40 dan 41 bekas jalan Tol Porong-Gempol. Tindakan ini dilakukan karena warga kesal dengan ganti rugi yang tak jelas.

Warga marah serta memaksa sopir truk pengangkut pasir dan batu menumpahkan material ke badan jalan. Situasi sempat memanas lantaran sebagian sopir menolak. Sedikitnya 400 truk pengangkut pasir dan batu yang tiap harinya bertugas memperkuat tanggul semburan lumpur Lapindo menjadi terhambat.

Seperti diberitakan, sejak Februari lalu, Desa Besuki terendam lumpur akibat tanggul jebol. Sebagian warga sampai saat ini harus tinggal di tenda darurat di bekas jalan tol. Janji pemerintah yang akan memberikan ganti rugi dari APBN ternyata sampai kini hanya janji belaka.(JUM/Eko Yudho)

Polisi tiga kali melimpahkan berkas kasusnya ke Kejaksaan Tinggi, namun tiga kali pula dikembalikan dengan alasan belum sempurna.

TEMPO Interaktif, Surabaya:Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja mengatakan penyidikan kasus semburan lumpur PT Lapindo Brantas hingga kini belum menghasilkan perkembangan yang berarti.

Sejak berkas kasus itu dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk ketiga kalinya, polisi terus berupaya menyempurnakan sesuai arahan jaksa. “(Perkembangan penyidikan) masih landai-landai saja,” kata Herman, Jumat (6/6).

Menurut Herman, kelanjutan perkara pidana semburan lumpur itu juga tergantung oleh sikap jaksa. Bolak-baliknya berkas kasus dari kejaksaan ke kepolisian menunjukkan bahwa kedua instansi penegak hukum itu belum bulat dalam melihat posisi kasus.

Ketika untuk ketiga kalinya melimpahkan berkas tersebut, penyidik kepolisian juga berusaha menyamakan persepsi dengan jaksa penuntut. Namun, kejaksaan tetap mengembalikan lagi berkas kasus Lapindo itu dengan alasan belum sempurna. “Sekarang tinggal tergantung jaksa. Makanya wartawan tanya sama jaksanya, jangan sama saya terus,” kata Herman.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Jatim Mulyono mengatakan, kejaksaan masih menunggu kelengkapan berkas dari polisi. Sayangnya Mulyono tidak mau berkomentar banyak karena terhitung sejak empat hari lalu dirinya telah cuti sementara dari jabatannya dan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Jatim.

“Kalau berkasnya belum lengkap, jaksa tidak berani meneruskan ke persidangan,” kata Mulyono sambil mematikan telepon genggamnya.

Penyidikan adanya dugaan unsur kelalaian yang memicu timbulnya bencana semburan lumpur telah dimulai sejak tahun 2006. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dari pegawai PT Lapindo, PT Medici dan subkontraktor lapangan. Polisi tiga kali melimpahkan berkas kasusnya ke Kejaksaan Tinggi, namun tiga kali pula dikembalikan dengan alasan belum sempurna.

Kukuh S Wibowo

Sidoarjo (ANTARA News) - Tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas di titik 45, tepatnya di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, jebol sekitar 10-15 meter dengan kedalaman empat meter.

Jebolnya tanggul diawali dengan retak-retak, kemudian disusul penurunan tanah yang terjadi dalam lima hari terakhir ini, bahkan penurunannya kini mencapai dua meter.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ahmad Zulkarnain ditemui di lokasi, Selasa mengatakan, jebolnya tanggul ini dirasakan oleh pekerja yang sedang melakukan evakuasi penurunan tanah.

“Setelah melakukan penutupan, lima menit kemudian luberan lumpur mulai merembes dan keluar melalui retakan. Saat ini lumpur mengalir ke arah Desa Siring dan Kedungbendo,” katanya.

Menurut dia, meski daya tampung di pond sisi utara masih cukup, tetapi BPLS meminta agar rembesan lumpur tidak ditampung di pond tersebut dan menutup tanggul dengan material supaya tekanan tanggul berkurang.

BPLS berharap dalam waktu dua hari ini tanggul yang jebol bisa ditutup kembali. Saat ini yang dilakukan BPLS menutup tanggul dan mengalirkan lumpur ke arah selatan dan timur.

Teliti bubble baru

Sementara ini, Tim Fergaco, Selasa melakukan penelitian di semburan (bubble) baru yang ke-90 di sekitar area persawahan Desa Wunut, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Menurut Zulkarnain, bubble tersebut mempunyai kandungan gas 85 persen yang terdiri dari CO, CO2 dan campuran dari keduanya.

“Semburan ini dinyatakan tidak berbahaya karena posisi berada di tengah sawah dan jauh dari permukiman penduduk,” katanya.

Ia mengatakan, semburan baru ini merupakan semburan satu koordinat dengan semburan sebelumnya yang berada di Desa Pamotan yang berjarak 100 meter dari Desa Wunut dan 1,5 km dari pusat semburan.

Hingga saat ini Tim Fergaco dan BPLS masih memantau semburan tersebut dan belum melakukan tindakan yang berarti karena dirasa belum berbahaya. BPLS juga belum bisa menemui pemilik tanah.

Semburan tersebut pertama kali ditemukan petani yang sedang panen, saat membakar jerami tiba-tiba api tidak bisa padam sampai dua hari, bahkan di malam hari api terlihat berkobar, kemudian ditemukan semburan baru tersebut.(*)

COPYRIGHT © 2008