TEMPO Interaktif, Jakarta: Hari ini, Selasa (2/12), Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kedatangan “tamu” spesial. Tamu itu  sekitar seribu orang  korban lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Mereka datang untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang pembayaran sisa ganti rugi 80 persen yang hingga kini belum dibayar oleh PT Minarak Lapindo, anak perusahaan PT Lapindo Brantas Tbk, salah satu usaha Grup Bakrie.

“Kami akan mulai bergerak pukul sembilan pagi ini dengan berjalan kaki,” ujar Wisnu Aji Karedet,  koordinator warga kepada Tempo. Mereka berjalan kaki dari Masjid Istiqlal, tempat korban lumpur menginap selama di Jakarta. “Sebagian teman-teman sudah siap, ada yang masih mandi dan berganti baju,” kata Wisnu. Jarak antara Masjid Istiqlal dengan Istana sekitar 800 meter.

Menurut Wisnu, sampai di depan Istana, warga akan berorasi menggunakan sound system dari atas mobil bak yang disewa. Ia berharap dengan pengeras suara itu Presiden yang tinggal di Istana  mendengar  “Inginnya bisa berdialog langsung dengan Presiden,” ujar mantan penghuni Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I Blok AB 13Nnomor 26, Sidoarjo  ini.

Pengunjuk rasa optimistis Presiden mau menerima perwakilan warga. “Sebelumnya kami  sudah bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Sosial. Jadi Pak Presiden sudah tahu maksud kedatangan kami,” kata Wisnu.

Wisnu menjelaskan, campur tangan Presiden terbukti moncer bagi pencairan dana ganti rugi. Seperti ganti rugi 20  persen yang diterima Wisnu tahun lalu. “Sudah telat setengah tahun, tapi langsung cair setelah Pak Presiden ngantor tiga hari di Sidoarjo,” katanya.

Warga, kata dia, sangat berharap dengan bertamu ke Istana masalah ganti rugi segera selesai. “Saya butuh uang itu untuk membayar utang,”  kata Wisnu. Setelah rumahnya ditelan lumpur, Wisnu bersama istri dan anaknya tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera  III, tidak jauh dari lokasi lama.

Jika tidak tercapai kesepakatan, warga akan mendatangi Wisma Bakrie, besok. “Walau mereka (perusahaan Grup Bakrie) ngaku tidak punya uang,” kata Wisnu. Warga tidaklangsung percaya. “Kami   ingin bukti apakah perusahaan keluarga Bakrie betul tidak punya duit. Kondisinya apakah sama dengan  kami yang rumahnya kerendem lumpur.” REZA M

Jalan Medan Merdeka Barat dan Utara Akan Ditutup

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sehubungan dengan aksi unjuk rasa seribu korban lumpur Lapindo di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara  kemungkinan ditutup. Warga Sidoarjo, Jawa Timur, itu pagi ini, Selasa (2/11), hendak  bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mereka meminta pencairan ganti rugi 80 persen dari areal tanah yang tertelan semburan lumpur segera dicairkan dari PT Minarak Lapindo. Dikhawatirkan aksi ini akan menggagu arus lalu lintas di sekitar Istana.  “Kalau tidak memungkinkan, akan kami tutup,” ujar Brigadir Dua Hariyadi, petugas Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya kepada Tempo, Selasa (2/12).

Menurut dia, keputusan penutupan dua  akses jalan ke Istana tersebut ada  pada komandan jaga.  Sejauh ini, kata dia, belum ada instruksi penutupan. “Tergantung perkembangan dan situasi di lapangan,” kata Hariyadi.

Korban lumpur Lapondi sudah berada di Jakarta sejak  kamarin. Mereka menginap di Masjid Istiqlal, sekitar 800 meter dari Istana.  Warga berangkat ke Istana dengan berjalan kaki. Selain berharap bertemu langsung dengan Presiden,  mereka juga berencana mampir ke Wisma Bakrie.  Warga beranggapan  Wisma Bakrie berkepentingan dengan kasus lumpur karena Lapindo menjadi bagian dari usaha Grup Bakrie. REZA M

Korban Lapindo Tuntut Ketemu Presiden

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar seribu korban Lapindo dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas), Sidoarjo, pagi ini (2/12) bergerak ke Istana Negara.

Seperti rencana sebelumnya, para korban yang kini berkumpul di Masjid Istiqlal akan menuntut Presiden menagih komitmen Lapindo Brantas Inc. dalam memberikan ganti rugi.

“Untuk hari ini kita hanya ingin ketemu Presiden. Selama ini kita selalu dipertemukan dengan Menteri yang ternyata tak pernah bisa mutusi,” kata Sumitro, koordinator aksi.

Bahkan warga sempat kecewa karena dalam pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum yang dilakukan kemarin, warga diminta untuk pulang. Padahal dalam pertemuan tersebut tak menghasilkan keputusan yang memuaskan warga.

Pertemuan langsung dengan Presiden diharapkan mampu menjawab keresahan warga yang hingga kini tak kunjung mendapatkan kepastian pembayaran ganti rugi.

“SBY yang bikin perpres tentang ganti rugi. Karenanya, dia pula yang harus mempertegas pelaksanaan perpres,” tambah Sumitro. ROHMAN TAUFIQ

Korban Lumpur Lapindo Bergerak ke Istana

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar seribu korban lumpur panas Lapindo berjalan kaki meninggalkan tempat “pengungsian” mereka di Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 09.15 WIB. “Kami harapkan bisa secepatnya mencapai Istana,” kata salah seorang koordinator warga, Wisnu Aji Karedet, 33 tahun, kepada Tempo, Selasa (2/12).

Sepanjang perjalanan yang berjarak sekitar 800 meter itu, pengunjuk rasa berorasi dari atas mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara. Mereka menuntut pembayaran sisa ganti rugi sebesar 80 persen yang tak kunjung dibayar. “Biar warga Jakarta juga tahu penderitaan kami,” ujar dia.

Pengunjuk rasa menuju Istana Merdeka dengan harapan bisa berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dulu setelah Pak Presiden ngantor tiga hari di Sidoarjo, uang ganti rugi (20 persen) langsung cair,” tutur Wisnu.

Dia mengatakan tidak membatasi waktu unjuk rasa. “Kami ingin secepatnya permasalahan ganti rugi ini selesai, biar bisa langsung pulang,” katanya. REZA M

Tiga Model Ganti Rugi ala Lapindo Tak Beres

TEMPO Interaktif, Surabaya: Meski sama-sama menjadi korban lumpur Lapindo, namun warga empat Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo (termasuk didalamnya warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera), mendapatkan sistem pembayaran ganti rugi yang berbeda. Sedikitnya ada tiga model pembayaran, tapi semuanya tak ada yang beres.

Ganti rugi yang pertama adalah dengan sistem cash and carry yaitu pembayaran secara tunai dengan cara dicicil 20 persen dimuka dan sisanya 80 persen dibayar belakangan. Di lapangan, ganti rugi sistem pertama ini ternyata hanya bisa dilakukan jika warga memiliki sertifikat tanah. Walhasil mereka yang lebih dulu mendapat ganti rugi adalah warga di kompleks perumahan yang memiliki kelengkapan surat-surat tanah dan rumah.

Sebanyak 6.500 keluarga warga kompleks, setidaknya 4.000 setuju memilih sistem ganti rugi ini. “Tapi dari jumlah itu hingga saat ini baru 300 keluarga yang terbayar ganti ruginya. Selebihnya tidak jelas kapan dibayar,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo, Jalaluddin Alham, Selasa (2/12). Yang belum terbayar inilah, yang saat ini sedang berunjuk rasa di Jakarta untuk menuntut kejelasan ganti rugi.

Adapun ganti rugi model kedua, system cash and resettelment. Namanya memang keren. Ganti rugi ini berupa pemberian uang muka 20 persen dan sisanya 80 persen dirupakan dengan sebuah rumah di perumahan yang dibuat Lapindo di Kahuripan Nirwana Village, Sidoarjo.

Dari sekitar 2.500 warga yang memilih ganti rugi model ini, baru 400 yang mendapatkan pembayaran dari PT Minarak Lapindo Jaya, anak perusahaan PT Lapindo Brantas Inc. yang berafiliasi dengan usaha Grup Bakrie.

Ganti rugi model ketiga adalah ganti rugi yang tidak jelas arahnya hingga sekarang. Ketidakjelasan ini terakait dari ketidakmauan PT Lapindo membeli tanah dan rumah non sertifikat. Padahal mayoritas tanah korban khususnya diluar kompleks perumahan Perumtas adalah tidak dilengkapi dengan sertifikat.
“Tiga model ganti rugi ini tidak ada yang beres, penyelesaiannya tak kunjung tuntasr,” ungkap Jalal. Dewan, kata dia, tak sanggup membendung kemauan korban lumpur berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib mereka.

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala mengatakan, Grup Bakrie saat ini mengalami kesulitan membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. “Krisis finansial sangat mempengaruhi keuangan Grup Bakrie, membuat semua perusahaan harus menghitung dan menjadwal ulang kegiatannya,” katanya.

Andi mengatakan perusahaannya tidak bermaksud mengingkari janji. “Tapi supaya realistis, kami ingin dibolehkan mencicil dan menjadwal ulang pembayaran kepada warga,” ujarnya. Adapun jumlah cicilan dan kapan bisa dibayarkan oleh Minarak, menurut Andi, saat ini dalam proses penghitungan. Ia berharap Minarak, pemerintah, dan warga bisa berunding ulang dan mencari jalan keluar permasalahan yang berbelit ini. ROHMAN TAUFIQ

Demonstran Korban Lumpur Diarahkan ke Monas

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ribuan korban lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Warga asal Porong ini menuntut agar sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen yang dijanjikan cair hari ini (2/12) segera dibayarkan.

Ribuan orang ini berjalan tertib dari Masjid Istiqlal, tempat sebagian besar dari mereka menginap Senin kemarin. Mereka membawa beragam spanduk yang meminta PT Minarak Lapindo Jaya segera membayar sisa ganti rugi kepada warga.

Mereka juga ingin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menjalankan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 yang mewajibkan PT Lapindo Brantas segera melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sekitar 400 aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir mengamankan aksi unjuk rasa.

Satu unit mobil meriam air juga disiapkan tak jauh dari Istana. Para demonstran diarahkan masuk ke pelataran Monumen Nasional yang berseberangan dengan Istana.  SOFIAN

Lapindo Bisa Cicil Ganti Rugi Rp 15 Juta Setiap Bulan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah dan Lapindo Brantas menyepakati pihak Lapindo bisa menerapkan sistem tunai dan mencicil pembayaran ganti rugi sebesar Rp 15 juta per bulan.

“Kami sudah habis-habisan cari cara yang paling mungkin,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menerima perwakilan korban Lapindo di kantornya, Selasa (2/12).

Kesepakatan baru yang dibuat Selasa pagi itu dilakukan terkait kesulitan Grup Bakrie membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo sesuai Keputusan Presiden 14/2007. “Sampai kami desak mereka (Lapindo) mampu berapa,” kata Djoko.

Selain itu, kesepakatan lain adalah pihak Lapindo memperpanjang kontrak rumah warga selama dua tahun dengan biaya Rp 5 juta.

Dari sekitar 6.000 korban, kata Djoko, yang sudah setuju relokasi sebanyak 1.050, setuju tunai dan mencicil 700 orang, dan 3.700 orang meminta pembayaran tunai. HARUN MAHBUB

Korban Lumpur Tolak Janji-Janji Baru

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perwakilan warga korban lumpur Lapindo tidak bisa menerima kesepakatan baru antara pemerintah dan pihak Lapindo terkait kesulitan pembayaran ganti rugi. “Kalau hanya begini, buat apa kami jauh-jauh ke Jakarta,” kata perwakilan warga, Koes Soelassono, saat diterima Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantornya, Selasa (2/12).

Dia menegaskan, pihaknya belum bersedia menerima kesepakatan tersebut. Jika hanya mendapat perpanjangan kontrak, ujarnya, warga belum dapat menata kehidupan baru. “Selama ini kami tersiksa, mengontrak rumah seperti dikucilkan,” ujarnya.

Warga lain, Anang Bay Arifin, menambahkan, warga korban Lapindo hanya menagih komitmen pihak Lapindo. “Kalau hanya janji atau penyesuaian seperti ini, kami sudah trauma,” ucapnya. “Kami mengetuk pintu hati Bapak-bapak yang terdalam.”

Perwakilan warga itu menanggapi informasi dari Djoko Kirmanto perihal kesepakatan dengan Lapindo soal pembayaran ganti rugi. Kesepakatan yang dibuat pada Selasa pagi adalah, Lapindo bisa mencicil pembayaran ganti rugi Rp 15 juta per bulan, tetapi juga berkomitmen memperpanjang kontrak rumah warga dengan biaya Rp 5 juta per bulan. HARUN MAHBUB

Tiga Menteri Keluar Ruangan, Korban Lumpur Lapindo Bertahan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan antara pemerintah dengan perwakilan warga korban Lapindo di kantor Departemen Pekerjaan Umum, Selasa (2/12), diskors karena belum ada titik temu. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan informasi soal kesepakatan baru dengan Lapindo untuk pembayaran ganti rugi.

Kesepakatannya adalah, Lapindo mengangsur pembayaran ganti rugi Rp 15 juta per bulan, sekaligus memperpanjang kontrak rumah warga korban. Namun, perwakilan warga belum bisa menerima kesepakatan baru itu.  Melihat kondisi demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, mengusulkan skorsing pertemuan selama 15 menit.

“Menangkap aspirasi warga itu, saya usul pertemuan diskors 15 menit untuk kontak (pihak Lapindo) lagi,” katanya. Selain Purnomo, pertemuan itu dihadiri  oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Imam Agustino dari PT Lapindo Brantas Inc Tbk.

Usulan skorsing disetujui. Para menteri dan perserta pertemuan keluar ruangan. Nmun ,sekitar 10 orang perwakilan warga korban Lapindo tetap bertahan  di ruangan, konsolidasi menentukan sikap. HARUM MAHBUB

Lapindo Janji Mencicil Rp 20 Juta untuk Korban Lumpur

TEMPO Interaktif, Jakarta: Grup Bakrie melalui PT Minarak Lapindo Jaya berkomitmen mencicil pembayaran ganti rugi korban lumpur  sebesar Rp 20 juta per bulan.  Komitmen lain adalah pemberian sewa rumah sebesar Rp 5 juta setahun per keluarga. “Itu hasil negosiasi ulang siang tadi,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum, Amwazi Idrus, kepada Tempo di kantornya, Selasa (2/12).

Sesuai kesepakatan hasil negosiasi itu, Amwazi menegaskan,  Lapindo harus memenuhi kewajibannya sesuai tenggat waktu. Jika saat jatuh tempo kewajiban belum dipenuhi, Lapindo akan mendapat sanksi yakni pembayaran 20 persen untuk uang muka  sebelumnya dianggap hangus.  “Jadi membayar lagi dari awal,” katanya. Masa jatuh tempo itu tergantung masing-masing hitungan aset korban.

Dia menambahkan, pemerintah  akan menunggu komitmen  Lapindo tersebut dalam bentuk tertulis, yang kemudian akan diteken tiga menteri yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Sosial.

Komitmen Lapindo tersebut sudah meningkat dibanding dengan hasil kesepakatan pagi sebelumnya. Ganti rugi  pembayaran yang ditawarkan Lapindo dengan cicilan Rp 15 juta per bulan dan sewa rumah Rp 5 juta selama dua tahun.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan kesepakatan Selasa pagi itu kepada perwakilan warga korban di kantornya, Selasa (2/12). Perwakilan warga belum bisa menerima hasil kesepakatan. Pertemuan pun diskors untuk memberi waktu bagi pemerintah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Lapindo.

Lapindo menyatakan kesulitan membayar ganti rugi sesuai Keputusan Presiden 14/2007 seiring krisis yang menghantam induknya, Grup Bakrie. Karena itu, Lapindo mengajukan opsi mencicil dan menjadwal ulang pembayaran yang batas akhirnya Desember ini. HARUM MAHBUB

Pemerintah Minta Lapindo Buktikan Komitmennya

TEMPO Interaktif, Jakarta:  Pemerintah meminta PT Minarak Lapindo Jaya  berkomitmen pada Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Meskipun PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan Grup Bakrie, sebagai induk mereka, kesulitan keuangan, ganti  rugi untuk korban lumpur panas Lapindo tak bisa diabaikan. “Kepres itu harus dijalankan dan tetap diminta agar ada pembicaraan,” kata Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa di Istana Negara, Selasa (2/11).

Hatta mengatakan, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, bersama warga dan pihak Lapindo membicarakan komitmen itu. “Tentu rujukannya Kepres tersebut,” katanya.

Kamis malam pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Nirwan Bakrie, pengendali usaha Grup Bakrie untuk membicarakan masalah tersebut. Presiden meminta Nirwan melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Menurut menteri Djoko, Nirwan menyanggupi melunasi ganti rugi pembayaran pada 1 Desember.

Saat ditanya soal janji Bakrie ini, Hatta enggan berkomentar. “Saya belum bisa berkomentar. Tanya pak Djoko,” katanya. Yang jelas, lanjut Hatta, dalam rapat Kamis malam itu Presiden memerintahkan agar pemerintah, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,  warga dan PT Lapindo berembuk. “Ada jalan keluar, sepanjang masih ada niat menyelesaikan,” katanya. NININ DAMAYANTI

Korban Lumpur Lapindo Anggap Pemerintah Tak Tegas

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan selama lebih dari lima jam antara perwakilan korban lumpur Lapindo dengan pemerintah di Istana Negara belum memberikan hasil yang menggembirakan. Janji Lapindo mencicil ganti rugi Rp 20 juta per bulan, dikhawatirkan ini sekadar janji. Pemerintah tak tegas menghadapi Lapindo.

Sepuluh orang perwakilan warga di terima masuk ke Istana Negara sekitar pukul 09.30 WIB. Warga menuntut  sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen yang dijanjikan cair hari ini, Selasa (2/12), benar-benar dibayarkan.

Perwakilan warga diterima  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Menurut Wisnu Aji Karedet,  koordinator warga, warga benar-benar butuh uang. “Masa Keputusan Presiden bisa dipermainkan,” ujaar Wisnu.

Ia bersama sekitar seribu warga  Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I, datang ke Istana agar Presiden langsung turun tangan. Diguyur hujan dan kepanasan, ditempuh warga demi perjuangan menuntut ganti rugi. Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan keputusannya  Nomor 14 Tahun 2007 yang mewajibkan PT Lapindo Brantas segera melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga.

Surbakti, salah satu warga,  mengatakan dirinya dan teman-temannya sudah cukup bersabar menunggu lebih dari dua  tahun. Ia menanti sisa pembayaran ganti rugi 80 persen langsung dibayar. Nilai ganti rugi rumah Surbakti masih sekitar Rp 120 juta. “Kami butuh uangnya untuk beli rumah dan menyekolahkan anak,” katanya.

Menurut Surbakti, mereka sempat ditawari pembayaran dengan cara dicicil. Lapindo awalnya sanggup  membayar Rp 15 juta per bulan. Setelah ditunggu, cicilan itu tak kunjung dibayar. Sekarang berjanji mau mencicil Rp 20 juta per bulan. “Maunya kami cash sekarang juga, wong sudah telat kok masih diutang terus,”  katanya.

Surbakti bertekad  bertahan di Jakarta sampai ada kepastian pembayaran dari perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie itu.  Selama di Jakarta, ia dan kawan-kawannya menginap di Masjid Istiqlal. Sekitar pukul 15.30, setelah diguyur hujan dan capek berunjuk rasa, warga menuju kemblai ke Masjid Istiqlal. SOFIAN

Dua Tahun Menanti Belas Kasihan Bakrie

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sedih. Itulah ungkapan Rumi, 36 tahun. Salah satu  korban luapan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, itu sudah habis kesabarannya. “Dua tahun kami bersabar menunggu ganti rugi,” katanya saat  unjuk rasa di depan Istana Negara, Selasa (2/1)

Bergabung dengan sekitar 1.000 orang korban lainnya,  warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I ini, hanya satu harapannya: pulang membawa uang ganti rugi dari PT Lapindo Brantas Inc. Apapun halangannya, akan dihadapi. Termasuk diguyur hujan lebat dan tidur di atas lantai Masjid Istiqlal Jakarta.

Dengan pakaian  basah kuyup, Rumi  menunggu perjuangan 10 perwakilan warga yang diterima pemerintah  di Istana.  Rumi lalu menceritakan kesulitan hidupnya sejak lumpur merendam rumahnya. Ia bersama suami dan dua  anaka sudah 5 tahun tinggal di perumahan, sekitar 60 kilometer dari Kota Surabaya itu.

Ia pun membuka warung klontong kecil-kecilan di rumahnya untuk memutar penghasilan suami. Kini warung yang dagangannya banyak itu lenyap. Pabrik tempat bekerja suaminya juga ditelan semburan lumpur Lapindo. “Suami saya terkena PHK,” kata Rumi. “Kami kehilangan dua mata pencaharian sekaligus.”

Semula, Rumi  terpaksa mengungsi di Pasar Baru Porong. Karena tak nyaman, akhirnya  menumpang di rumah orang tua. Setelah mendapat uang sewa dari Lapindo  Rp 5 juta, ia dan suaminya  mengontrak rumah. “Sekarang masa kontrak rumah sudah habis,. Untuk menyewa lagi tak punya uang, ” katanya.

Rumi memperkirakan, ganti rugi sisa 80 persen, besarnya  kira-kira Rp 100 juta. Ia sudah berencana untuk membeli rumah baru seharga Rp 70 juta. Sisanya akan ia pakai untuk modal usaha dan membayar utang kepada kerabatnya.

Jumadi, juga korban lumpur Lapindo, senasib dengan Rumi. Pensiunan pegawai negeri sipil ini berharap bisa menghabiskan masa tuanya dengan tenang dan damai, sirna. “Sekarang saya malah tak punya rumah,” katanya.

Hatinya sempat gembira ketika Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 14 Tahun 2007 yang mengharuskan Lapindo segera membayar ganti rugi. “Tapi, Keputusan itu  hanya  janji. Kami sungguh  butuh uang, bukan janji,” ujarnya

Rumi dan Jumadi memang  belum pernah bertemu langsung  dengan Aburizal Bakrie. Tapi, ia mengaku sangat berharap dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu. Selain  sebagai menteri yang mengurusi kesejahteraan rakyat, Aburizal juga salah satu anggota keluarga yang menguasai usaha Grup Bakrie. “Lapindo kan miliknya Grup Bakrie.” SOFIAN

Rachmadin Ismail – detikNews. Aksi demonstrasi kembali meramaikan Jakarta. Kali ini, sekitar 1000 warga korban lumpur Lapindo akan melakukan aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta.

“Kita akan mulai jam 07.00 WIB dari Istiqlal,” ujar Koordinator Aksi Warga Korban Lumpur Lapindo Wisnu saat dihubungi detikcom, Senin (1/12/2008).

Menurut Wisnu, agenda aksi tersebut adalah kembali menuntut pembayaran sisa ganti rugi warga. Berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007, seharusnya warga menerima 80 persen sisa penggantian secepat mungkin.

“Kelihatannya pihak Lapindo tidak mau bayar tunai soalnya,” jelas Wisnu.

Namun Wisnu berjanji akan melakukan aksi damai saja. Pihaknya menjamin, aksi tidak akan berlangsung anarkis.

Selain itu, warga berencana untuk tinggal di Jakarta hingga 5 Desember. Warga akan kembali menyampaikan tuntutannya di beberapa lokasi berbeda.

“Hari ke-dua di Wisma Bakrie, lalu besoknya di Bunderan HI, terakhir di gedung Bursa Efek Indonesia,” kata Wisnu.(mad/mad)

Ribuan Korban Lapindo Kepung Istana

Andi Saputra – detikNews. Sekitar 1.080 korban lumpur Lapindo mengepung Jl Medan Merdeka Utara atau persis di depan Istana Merdeka. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dengan membentuk pagar betis di depan Istana.

Massa yang datang pukul 10.00 WIB, Selasa (2/12/2008), membawa spanduk besar bertuliskan ‘Pokoknya Cash and Carry 80 Persen Tunai Sebagai Tuntutan, Sisa Pembayaran Korban Luapan Lumpur Lapindo’ dan “Aku Jaluk Bukti, Dudu Janji’.

Mereka juga mengenakan kaos masing-masing bertuliskan RT di mana mereka tinggal. Kaosnya berwarna-warni berdasarkan kelurahan masing-masing.

Secara bergantian korban lumpur Lapindo juga berorasi menuntut pelaksanaan Perpres No 14/2007 soal ganti rugi korban lumpur Lapindo karena hingga 2 Desember belum ada pembayaran dari Lapindo.

“Kami hanya ingin cash and carry karena sudah ada aturan hukumnya,” kata jubir aksi Wisnu Adi K, warga Blok AB 13 Perumnas Kedung Bendo.

Aksi masih berlangsung sehingga menutup satu lajur jalan di depan Istana. Kendaraan hanya diberi dua lajur untuk melintas sehingga kemacetan mengular hingga gambir. Polisi masih bernegosiasi agar para demonstran berkumpul di depan pintu 6 Monas. “Agar tidak menyebabkan kemacetan,” kata Kapolsek Gambir Kompol M Kurniawan.

Massa hingga pukul 10.35 WIB masih bertahan di depan Istana. Rencananya mereka akan bertemu dengan pihak Istana.(nik/iy)

Korban Lapindo Tolak Negosisasi Ulang

Andi Saputra – detikNews. Warga korban lumpur Lapindo tetap bersikukuh untuk meminta pemerintah melunasi sisa pembayaran ganti rugi. Meskipun bos Lapindo dari keluarga Bakrie mengaku sulit memenuhi Perpres 14/2007 tersebut.

“Tidak ada negosiasi ulang, harus dibayar sekarang,” kata salah satu korban Lapindo, Wisnu Aji K, warga Blok AB 13, Kedungbendo, Sidoarjo, di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kepada wartawan, Selasa (2/12/2008).

Menurutnya, jika ada negosiasi ulang, warga khawatir akan dipermainkan dan tidak punya kepastian hukum. Karena kehawatiran tersebut, warga bersikukuh jika Perpres harus tetap dijalankan. “Dengan perpres itu maka tindakan kami punya payung hukum. Jika harus negosiasi ulang, siapa yang bisa menjamin,” ujarnya.

Sementara itu, 9 perwakilan warga  baru saja meluncur ke Kantor Departemen Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, karena Presiden SBY tidak bisa ditemui warga.

Menggunakan 2 mobil Kijang dan sebuah sedan, mereka meluncur menemui Djoko Kirmanto guna menagih janji pemerintah. Mereka antara lain Agung Sulaksono, Anang, Didi, Edwin, Amin, Sugiarto dan Wahyu. “Jangan ada negosisasi!” teriak puluhan warga lainnya.

Hingga saat ini, seribu korban lumpur tersebut bertahan di Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka duduk di satu lajur jalan sehingga arus lalu lintas pun tersendat. Guna bisa menduduki jalan depan Istana ini, terjadi negosiasi yang cukup alot antara pihak demonstran dengan pihak kepolisian. (asp/nrl)

Lapindo Minta Korban Lumpur Bersabar

M. Rizal Maslan – detikNews. PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan komitmennya dalam penyelesaian sisa pembayaran 80 persen kepada korban lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban lumpur diminta bersabar.

“Lapindo tetap bertanggung jawab. Saat ini sedang dilakukan perhitungan yang realistis berapa kemampuan kami,” kata Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/12/2008).

Menurut dia, PT Minarak Lapindo Jaya mengerti kesulitan masyarakat.

Namun demikian, lanjut Darussalam, Lapindo juga tidak pernah berharap terkena imbas dari krisis resesi global yang telah membuat perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

“Beri kami kesempatan untuk melakukan konsolidasi untuk menghitung kembali berapa kemampuan kami,” ujarnya.

Presiden SBY meminta agar Lapindo Brantas Inc untuk melunasi sisa pembayaran 80 persen kepada para korban lumpur.

Presiden SBY juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk memanggil Direktur Utama Lapindo, Nirwan Bakrie, ke Istana Presiden dua pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Presiden SBY meminta ketegasan Nirwan untuk melunasi sisa pembayaran 80 persen kepada para korban di empat desa yang tercantum dalam peta terdampak.

Nirwan berjanji menyelesaikannya pada akhir November 2008.

Djoko mengatakan, sisa pembayaran 80 persen yang harus dibayarkan Lapindo kepada para korban adalah sebesar Rp 60 miliar. Namun, sudah ada pembayaran secara mencicil yang dilakukan oleh Lapindo, sehingga saat ini masih tersisa Rp 49 miliar.(zal/aan)

Pemerintah Belum Sikapi Soal Lapindo yang Belum Bayar Ganti Rugi

Anwar Khumaini – detikNews. PT Minarak Lapindo kembali tidak menepati janji untuk membayar ganti rugi 80 persen yang
harusnya mereka bayarkan kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal, Presiden SBY telah meminta Lapindo untuk segera melunasi, dan pihak Lapindo bersedia membayar lunas pada hari Senin, 1 Desember.

Menanggapi masalah ini, pemerintah terkesan tidak tegas. “Saya belum bisa komentar soal itu,” ujar Mensesneg Hatta Rajasa usai mengikuti pembekalan kepada peserta kursus Lemhanas ke-42 oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (2/12/2008).

Hatta tetap meminta agar Perpres soal Lapindo harus tetap dijalankan. Sehingga masyarakat korban lumpur bisa memperoleh kepastian akan nasib mereka. “Harus ada juga pembicaraan,” imbuh pria berambut perak ini.

Presiden, lanjut Hatta, telah mendelegasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Mensos Bahtiar Chamsyah untuk melakukan penyelesaian tentang masalah ini dengan warga. “Tentu merujuk kepada perpres,” ujarnya.

Apakah akan ada jadwal ulang tentang pembayaran ganti rugi warga yang telat ini? “Itu kan bisa saja dibicarakan. Pasti ada jalan keluar sepanjang ada alasan,” tambahnya.

Apakah adil, rakyat harus bernegosiasi sendiri dengan Lapindo? “Di situ kan ada Pak Joko
(Menteri PU),” pungkasnya. (anw/gah)

Warga Harap Pembayaran Ganti Rugi Tidak Dicicil

Elvan Dany Sutrisno – detikNews. Usai berunjuk rasa, ratusan korban Lapindo kini kembali menginap di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mereka bersikeras akan bertahan di Jakarta hingga tuntutannya dipenuhi.

“Hasilnya tidak menggembirakan. Belum ada kesepakatan. Masa malah mau dicicil, kita gak setuju dong. Kita akan terus bertahan,” ujar Oki Rahmadi (36) salah seorang korban Lapindo ketika berbincang dengan detikcom di teras Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (2/12/2008).

Oki ke Jakarta memboyong istri dan dua orang anaknya. Ia terpaksa membawa anaknya yang masih bemumur 8 dan 5 tahun, karena di Surabaya tak ada yang merawatnya.

“Saya tinggal di rumah mertua sejak rumah saya terendam. Sekarang saya sedih mas, pagi kehujanan, anak saya yang kecil sakit, masuk angin sampai muntah-muntah,” keluh Oki.

Tas dan Handphone Hilang

Tak tahan melihat anaknya sakit, Oki lalu mencoba menghibur anaknya dengan membawanya jalan-jalan ke Monas. Namun sayangnya tas berisi pakaian dan handphone malah ketinggalan di bajaj.

“Anak saya nangis. Saya cegat bajaj ke Monas. Tapi belum sampai masuk, ada instruksi suruh pulang ke masjid. Saat kembali ke masjid, saya lupa tas saya ketinggalan di bajaj. Nggak dikembaliin. Itu ada baju, ada peralatan istri saya, sama handphone,” keluhnya sedih.

Nasib sedih juga dialami Khoirul Iksan. Sejak perusahaan pipa tempatnya bekerja ikut terendam lumpur, dia terpaksa bekerja serabutan.

“Kalau secara materil, okelah kalau dipenuhi kita impas. Tetapi yang tak tergantikan immateriilnya. Mata pencaharian kita, masa depan anak-anak, kan susah itu. malah 60 orang sakit jiwa, sekarang dirawat di RS Menur,” ungkapnya.

Selain menginap di Masjid Istiqlal, ratusan korban lumpur lainnya juga menginap di Sekretariat Kontras dan LBH. Mereka terpaksa tidur di lantai dengan beralas koran. (gun/asy)

JAKARTA, KoranTempo — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam memanggil pengendali Grup Bakrie, Nirwan Bakrie, dalam kaitan mangkraknya pembayaran uang ganti bagi korban lumpur Lapindo. Presiden memaksa Nirwan melunasi pembayaran ganti rugi sebesar Rp 49 miliar.

“Presiden arahannya begini, ya, sudah panggil Nirwan, paksa, harus bisa ini (bayar),” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden kemarin malam.

Pertemuan itu berlangsung tertutup. Nirwan tiba di kantor Presiden sekitar pukul 16.00. Namun, pertemuan antara Presiden, yang didampingi Djoko Kirmanto, dan Nirwan baru dilakukan pukul 21.30 seusai rapat kabinet paripurna. Di antara jeda waktu itu, Nirwan terlebih dulu bertemu dengan Djoko Kirmanto didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Djoko mengatakan sisa pembayaran 20 persen bagi korban lumpur di Desa Renokenongo memang tersendat. “Sekarang sudah dibayar, meskipun sedikit demi sedikit,” kata Djoko. Tersendatnya pembayaran itu jadi alasan Yudhoyono untuk memanggil Nirwan. “Kalau bisa dalam beberapa hari ini selesai, kan cuma butuh Rp 60 miliar,” kata dia. “Itu sudah dilakukan pembayaran sehingga sekarang kurang Rp 49 miliar, saya minta itu dibayar cash,” kata Djoko.

Menurut Djoko, Nirwan menyanggupi permintaan pemerintah tersebut. Pelunasan dijanjikan pada 1 Desember nanti. Ia menambahkan, pemerintah tidak meminta jaminan. “Hanya didorong terus,” kata dia.

Djoko mengatakan perjanjian pelunasan itu sudah dipayungi oleh Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. “Itu kan sudah di atas kertas. Kita harus sabar.” kata dia.

Bulan lalu, Minarak Lapindo Jaya meminta pemerintah menangani sementara lumpur karena mereka kesulitan likuiditas. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Djoko Kirmanto, pada 23 Oktober lalu, anak perusahaan Grup Bakrie ini meminta Badan Penanggulangan untuk sementara waktu menangani lumpur Lapindo. Tak hanya soal dampak sosialnya, tapi juga pengaliran lumpurnya. NININ PD

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memaksa CEO Lapindo Brantas Inc Nirwan Bakrie untuk memenuhi pembayaran 20 persen dan 80 persen ganti rugi warga di Desa Renokenongo, Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden meminta batas akhir pembayaran ganti rugi 100 persen untuk warga Renokenongo adalah Senin, 1 Desember 2008.

Permintaan kepada Djoko tentang tanggung jawab Nirwan Bakrie itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (27/11). Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie tidak hadir. Aburizal dilaporkan sedang sakit.

”Saya baru datang dipanggil Presiden. Presiden arahannya begini, ’Ya sudah panggil Nirwan. Paksa harus bisa ini.’” Oleh karena itu, waktu saya rapat kabinet, Nirwan sudah saya panggil. Saya suruh tunggu di bawah. Itu yang terjadi. Saya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (Syamsir Siregar) tadi yang bicara,” ujar Djoko seusai rapat.

Pertemuan Djoko dan Syamsir dengan Nirwan terjadi sekitar pukul 21.30 seusai rapat. Nirwan dipanggil ke Kantor Presiden saat rapat sedang berlangsung dan baru memenuhi panggilan sekitar pukul 17.00.

Terkait pembayaran untuk korban semburan lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Desa Renokenongo, Djoko menyesalkan tersendat-sendatnya pembayaran ganti rugi awal sebesar 20 persen. ”Sekarang dibayar terus meskipun sedikit demi sedikit. Tadi saya panggil, jangan begitu. Kalau bisa sekaligus dalam beberapa hari ini selesai. Kan cuma butuh Rp 60 miliar,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, Nirwan menyanggupinya. ”Deadline-nya hari Senin untuk kekurangan Rp 60 miliar-nya,” ujarnya.

Untuk kesanggupan Nirwan memenuhi tanggung jawabnya membayar uang ganti rugi kepada warga Desa Renokenongo, Djoko tidak merasa perlu ada hitam di atas putih. ”Buat apa lagi. Keppres itu kan sudah di atas kertas,” ujar Djoko.

Nirwan tidak bersedia berbicara seusai dipanggil ke Kantor Presiden. Soal kehadiran Kepala BIN, Djoko menyebutkan hal itu sebagai kebetulan saja. (INU)

SIDOARJO, KOMPAS - PT Minarak Lapindo Jaya, pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, mengharapkan pengertian warga mengenai kesulitan keuangan yang melanda perusahaan itu.

Kesulitan akibat krisis keuangan global menyebabkan pembayaran ganti rugi korban lumpur tidak bisa dibayar tunai sehingga dilakukan secara dicicil.

Hal itu dinyatakan Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Bambang Prasetyo Widodo, Rabu (26/11) di Sidoarjo.

Bambang menanggapi rencana sekitar 1.000 warga korban lumpur Lapindo dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo yang akan ke Jakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir bulan ini.

Mengenai jalan tengah yang ditawarkan PT MLJ kepada korban lumpur berupa cicilan uang Rp 15 juta, Bambang mengatakan, hal tersebut bukan paksaan. Tawaran itu sudah dibicarakan dengan pejabat dan aparat di Sidoarjo. ”Ada warga yang setuju dan tidak setuju atas tawaran kami. Namun, kami tetap berusaha menunaikan tugas kami menyelesaikan ganti rugi korban lumpur,” katanya.

Koordinator warga Perumtas, Koes Sulassono, mengatakan, sejauh ini sudah ada 945 warga Perumtas yang mendaftarkan diri untuk berangkat ke Jakarta.

Menurut Koes, salah satu alasan warga menghadap Presiden adalah tawaran cicilan ganti rugi Rp 15 juta yang ditolak warga. Mereka akan mendesak Presiden agar membantu mempercepat penyelesaian ganti rugi.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengimbau korban lumpur Lapindo untuk tidak ke Jakarta. Win mengusulkan korban membangun komunikasi intensif dengan PT MLJ.

”Kami tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak bisa mendesak PT MLJ untuk segera menuntaskan pembayaran,” kata Win.(APO)

SURABAYA, Koran Tempo – Puluhan korban semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo kemarin mendatangi kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Surabaya. Mereka menyerahkan tagihan rekapitulasi ganti rugi 80 persen atas 1.600 berkas pemilik aset tanah dan rumah yang tenggelam akibat semburan lumpur Lapindo.

Hari Suwandi, salah satu perwakilan warga yang menerima ganti rugi secara cash and carry, mengatakan berkas tersebut adalah rekapitulasi korban semburan lumpur dari Desa Kedungbendo, Jatirejo, Siring, dan Renokenongo.

Tujuan penyerahan berkas itu agar pembayaran kekurangan ganti rugi 80 persen, yang nilainya kurang-lebih Rp 200 miliar, segera dibayar PT Minarak Lapindo Jaya.

Ia mengatakan pembayaran ganti rugi 80 persen telah jatuh tempo. Seharusnya, pembayaran dilakukan pada Juni lalu. “Tapi sampai sekarang belum dibayar, kami minta agar BPLS mendesak PT Minarak membayar ganti rugi yang 80 persen,” ucapnya. DINI MAWUNTYAS

SIDOARJO, KOMPAS – Korban lumpur Lapindo yang menempati Pasar Baru Porong akhirnya menerima tawaran PT Minarak Lapindo Jaya. Tawaran dimaksud berupa pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen yang diberikan dengan cara dicicil tetapi ditransfer langsung ke rekening mereka.

Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Rekorlap) Sunarto mengatakan hal tersebut, Selasa (25/11) di Sidoarjo, Jawa Timur. ”Warga sebenarnya menginginkan pembayaran uang muka ganti rugi secara tunai, tanpa dicicil seperti yang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ),” tutur Sunarto, seraya mengatakan, untuk tahap awal ini ganti rugi diberikan Rp 15 juta per berkas (lahan yang terendam lumpur Lapindo).

”Kami tidak bisa menolak tawaran itu karena uang ditransfer langsung ke rekening (bank milik korban lumpur Lapindo). Jika dibayar tanpa melewati rekening, tentu akan dikembalikan. Sebab, kami menginginkan pembayaran uang muka ganti rugi secara utuh. Lagi pula, uang Rp 15 juta itu masih kurang untuk memperoleh tempat tinggal baru,” kata Sunarto menambahkan.

John Lee, korban lumpur yang sebelumnya tinggal di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, mengatakan, dia menerima tawaran PT MLJ karena terdesak kebutuhan uang. ”Meski demikian, saya akan menghormati warga lain yang menolak tawaran tersebut karena hal itu merupakan hak mereka,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Operasional PT MLJ Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, penyaluran uang muka ganti rugi dengan cicilan Rp 15 juta itu dikeluarkan untuk 802 berkas. ”Yang telah dibayarkan 682 berkas. Sisanya akan diselesaikan Rabu (hari ini),” ujarnya.

Menurut catatan Kompas, saat ini masih ada pemilik 563 berkas yang menolak tawaran ganti rugi yang demikian. Mereka bersikukuh bahwa ganti rugi diberikan secara utuh. (APO)

SURABAYA, Koran Tempo — Korban semburan lumpur di Desa Renokenongo keberatan dengan cara Lapindo membayar ganti rugi 20 persen dengan cara mengangsur.

Direktur Operasional Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo pada Minggu lalu mengatakan Minarak dan korban lumpur sepakat pembayaran ganti rugi 20 persen itu dilakukan dengan cara diangsur. Minarak, kata Bambang, pada pembayaran pertama akan memberikan Rp 15 juta secara merata kepada korban yang belum menerima ganti rugi 20 persen. “Mereka pernah meminta dibagi merata dulu,” kata dia.

Namun, Ketua Paguyuban Pengungsi Pasar Baru Porong Sunarto menilai cara yang dipakai Lapindo melalui juru Bayarnya, PT Minarak Lapindo Jaya, terkesan dipaksakan. Menurut dia, uang sebesar itu tidak akan cukup digunakan untuk membeli tanah. “Padahal warga berencana, jika ganti rugi 20 persen cair, uang akan digunakan untuk membeli tanah untuk tempat tinggal yang baru,” katanya kemarin.

Keberatan ini, kata Sunarto, juga telah disampaikan kepada PT Minarak. “Kami ingin win-win solution,” ujarnya.

Kepada PT Minarak, Sunarto meminta agar pembayaran Rp 15 juta tak dilakukan dulu sebelum ada kesepakatan dengan warga. Rupanya, permintaan ini tak diindahkan Minarak. Sebab, Minarak sudah mentransfer uang Rp 15 juta kepada para korban. “Bagaimana kami menolak, lha wong langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” katanya.

Menurut Sunarto, dalam waktu dekat ini para korban akan meminta Bupati Sidoarjo dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo memfasilitasi pertemuan warga dengan PT Minarak. Tujuannya, kata dia, untuk memperjelas pembayaran ganti rugi pembayaran 20 persen yang dilakukan secara mengangsur tersebut.

Namun, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Arly Fauzy menyerahkan permasalahan ganti rugi dengan cara mengangsur ini kepada warga. “Bila warga menolak, ya, tidak bisa dipaksa,” katanya.

Direktur Operasional Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo Widodo membantah kabar adanya warga yang menolak angsuran itu. “Ada yang minta dibagi rata. Akhirnya kami bagi secara rata,” ujarnya. “Ada 100 berkas yang rencananya akan kami transfer angsuran sebesar Rp 15 juta besok (hari ini),” katanya. DINI M

SIDOARJO, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerah terkait persoalan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang hingga kini berlarut-larut. Pemkab Sidoarjo menyatakan tidak bisa berbuat banyak untuk membantu nasib korban lumpur.

Hal itu dikatakan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/11). Menurut Win, Pemkab Sidoarjo tidak bisa mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), pihak yang bertanggung jawab dalam proses ganti rugi korban lumpur, untuk segera menuntaskan ganti rugi, karena mereka sedang dilanda krisis keuangan.

Terkait rencana 1.000 korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo yang hendak menghadap Presiden, Win mengimbau agar mereka tidak berangkat. Menurut dia, penyelesaian ganti rugi lebih baik diselesaikan antara warga dan PT MLJ.

Secara terpisah, Dewan Pengarah Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham mengatakan, rencana korban lumpur Lapindo untuk meminta bantuan Presiden merupakan hak mereka. Namun, ia mengimbau korban untuk tidak bertindak anarkis.

”Silakan mengadu ke Presiden karena itu hak mereka. Namun, kami harap mereka bisa menjaga nama baik Sidoarjo,” ujarnya.

Sebelumnya, koordinator korban lumpur dari Perumtas Sidoarjo, Koes Sulassono, mengatakan, sekitar 1.000 warga Perumtas akan berangkat ke Jakarta akhir bulan ini. Mereka akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar membantu menyelesaikan proses ganti rugi korban lumpur.

”Kami akan berada di Jakarta hingga ada penyelesaian dari Presiden. Selama belum ada penyelesaian, kami akan bertahan di Jakarta,” kata Koes. (APO)

Pembayaran itu tak bisa untuk bekal di pengungsian.

SURABAYA, Koran Tempo — Upaya warga korban semburan lumpur dari Desa Renokenongo menekan PT Lapindo Brantas mulai menunjukkan hasil. Setelah melakukan demo dengan cara menduduki tanggul di Desa Renokenongo untuk menuntut pembayaran ganti rugi 20 persen, akhirnya Lapindo sepakat untuk mengangsur ganti rugi kepada warga senilai Rp 15 juta.

Menurut Pitanto, salah satu korban, kesanggupan itu diutarakan PT Minarak Lapindo Jaya, yang bertindak sebagai juru bayar PT Lapindo, beberapa waktu lalu kepada para korban.

“Beberapa waktu lalu kami mendapat pemberitahuan, Minarak hanya sanggup membayar Rp 15 juta kepada masing-masing korban yang belum membayarkan ganti rugi,” katanya Pitanto kepada Tempo kemarin.

Pembayaran, kata Pitanto, sudah mulai ditransfer melalui anjungan tunai mandiri masing-masing korban lumpur.

Direktur Operasional Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo membenarkan hal itu. Menurut dia, pembayaran Rp 15 juta itu bentuk angsuran Lapindo. Pembayaran angsuran ini, kata dia, sesuai dengan permintaan para korban. “Mereka pernah minta dibagi merata dulu,” kata dia.

Selanjutnya, kata dia, PT Minarak akan kembali mengangsur sisa kekurangannya secara bertahap. Namun, dia tak menjelaskan sampai berapa pembayaran secara mengangsur ini dilakukan.

Anggota staf humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Achmad Khusairi, juga membenarkan perihal pembayaran yang dilakukan dengan mengangsur itu.

“Alasan Minarak, uang yang ada dibagi dulu kepada korban lumpur yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi 20 persen,” ujarnya.

Menurut Pitanto, uang Rp 15 juta itu tidak akan cukup digunakan beberapa bulan di pengungsian. Padahal, berdasarkan perjanjian ikatan jual-beli dengan Minarak, dia seharusnya mendapat Rp 160 juta untuk pembayaran ganti rugi 20 persen.

Saat ini, kata Pitanto, ada 456 berkas korban di Renokenongo senilai Rp 37 miliar yang belum mendapatkan pembayaran ganti 20 persen. Adapun 1.921 warga korban semburan lumpur kini mengungsi di pasar baru Porong. l DINI MAWUNTYAS