SIDOARJO – Tahun baru, mobil baru. Tahun depan, bupati, wakil bupati (Wabup), dan sekretaris daerah (Sekda) Sidoarjo akan mendapat mobil sedan baru. Hal itu tertuang dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2009. Anggarannya Rp 1,335 miliar.

Hanya, sejumlah anggota dewan menolakan rencana tersebut. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Kalim, misalnya, mengatakan bahwa anggaran untuk mobil dinas (mobdin) seharusnya tidak ada dalam RAPBD 2009. Sebab, kondisi masyarakat Sidoarjo masih memprihatinkan. ”Masih banyak warga di Porong yang kesulitan mencari makan,” kata Kalim.

Menurut dia, penganggaran mobdin lebih dari Rp 1 miliar menumbuhkan kesenjangan pemimpin dengan rakyatnya. Seharusnya, lanjut Kalim, pemimpin lebih menunjukkan bagaimana hidup sederhana. ”Saya kira pola hidup sederhana membuat pemimpin lebih dihormati,” tambahnya.

Dia mengatakan, penolakan itu akan direkomendasikan komisi B kepada panitia anggaran (panggar). Harapannya, panggar juga bisa memutuskan sesuatu dengan realistis. ”Jika memang anggaran untuk kebutuhan masyarakat, tentunya mereka paham mana yang lebih penting,” terangnya.

Anggota Panggar Sungkono juga tidak setuju terhadap usul eksekutif tersebut. Menurut dia, panggar bakal membahas rencana itu lebih lanjut. Dia mengimbau eksekutif bisa menekan anggaran yang dianggap tidak prioritas. ”Kami juga akan selektif menentukan pengeluaran anggaran,” katanya.

Menurut Sungkono, daripada membeli mobdin untuk perorangan, lebih baik membelikan kendaraan untuk dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) yang kekurangan kendaraan pengangkut sampah. ”Kan bisa dibelikan truk untuk meningkatan pelayanan masayarakat,” tutur anggota panggar yang juga menjabat ketua komisi B itu.

Apalagi, lanjut dia, harga mobil pada masa krisis global seperti saat ini sedang meningkat. Setidaknya, pemimpin lebih berhemat anggaran dan mengutamakan kepentingan masayarakat. ”Anggaran tahun depan kan bukan untuk foya-foya,” tambahnya.

Kepala Bagian Umum Sekda Sidoarjo Benny Airlangga mengatakan, berdasar Permendagri Nomor 7/2006, bupati dan wakil bupati memiliki dua mobil dinas. ”Sementara ini mereka masih punya satu mobil untuk menunjang tugas dinas,” katanya.

Menurut Permendagri itu, bupati seharusnya memiliki dua jenis mobil, yaitu sedan dan jip. Saat ini bupati memiliki mobdin jenis sedan Toyota Camry dan berencana membeli satu lagi Toyota Camry. Sedangkan Wabup dan Sekda akan dibelikan sedan Corolla Altis.

”Saat ini anggaran hanya cukup untuk membeli sedan lagi, belum cukup untuk membeli jip,” terangnya.

Dia menuturkan, sudah delapan tahun mobdin bupati tidak pernah diganti. Karena itu, sudah selayaknya tahun depan mendapatkan ganti mobil baru.

DIMANA “HATI-NURANI”-NYA PAK….!!! RAKYAT SAMPEYAN MASIH BERGELIMANG KESENGSARA-AN AKIBAT LUMPUR LAPINDO, SAMPEYAN DENGAN ENTENG-NYA MINTA ANGGARAN BELI MOBIL… HEBAT….!!!!!