Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menyerah November 25, 2008
Posted by gebraklapindo in Berita.trackback
SIDOARJO, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerah terkait persoalan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang hingga kini berlarut-larut. Pemkab Sidoarjo menyatakan tidak bisa berbuat banyak untuk membantu nasib korban lumpur.
Hal itu dikatakan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/11). Menurut Win, Pemkab Sidoarjo tidak bisa mendesak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), pihak yang bertanggung jawab dalam proses ganti rugi korban lumpur, untuk segera menuntaskan ganti rugi, karena mereka sedang dilanda krisis keuangan.
Terkait rencana 1.000 korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo yang hendak menghadap Presiden, Win mengimbau agar mereka tidak berangkat. Menurut dia, penyelesaian ganti rugi lebih baik diselesaikan antara warga dan PT MLJ.
Secara terpisah, Dewan Pengarah Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham mengatakan, rencana korban lumpur Lapindo untuk meminta bantuan Presiden merupakan hak mereka. Namun, ia mengimbau korban untuk tidak bertindak anarkis.
”Silakan mengadu ke Presiden karena itu hak mereka. Namun, kami harap mereka bisa menjaga nama baik Sidoarjo,” ujarnya.
Sebelumnya, koordinator korban lumpur dari Perumtas Sidoarjo, Koes Sulassono, mengatakan, sekitar 1.000 warga Perumtas akan berangkat ke Jakarta akhir bulan ini. Mereka akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar membantu menyelesaikan proses ganti rugi korban lumpur.
”Kami akan berada di Jakarta hingga ada penyelesaian dari Presiden. Selama belum ada penyelesaian, kami akan bertahan di Jakarta,” kata Koes. (APO)
RSS GebrakLapindo
Dewan Tolak Rencana Mobil Baru Bupati
SIDOARJO – Tahun baru, mobil baru. Tahun depan, bupati, wakil bupati (Wabup), dan sekretaris daerah (Sekda) Sidoarjo akan mendapat mobil sedan baru. Hal itu tertuang dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2009. Anggarannya Rp 1,335 miliar.
Hanya, sejumlah anggota dewan menolakan rencana tersebut. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Kalim, misalnya, mengatakan bahwa anggaran untuk mobil dinas (mobdin) seharusnya tidak ada dalam RAPBD 2009. Sebab, kondisi masyarakat Sidoarjo masih memprihatinkan. ”Masih banyak warga di Porong yang kesulitan mencari makan,” kata Kalim.
Menurut dia, penganggaran mobdin lebih dari Rp 1 miliar menumbuhkan kesenjangan pemimpin dengan rakyatnya. Seharusnya, lanjut Kalim, pemimpin lebih menunjukkan bagaimana hidup sederhana. ”Saya kira pola hidup sederhana membuat pemimpin lebih dihormati,” tambahnya.
Dia mengatakan, penolakan itu akan direkomendasikan komisi B kepada panitia anggaran (panggar). Harapannya, panggar juga bisa memutuskan sesuatu dengan realistis. ”Jika memang anggaran untuk kebutuhan masyarakat, tentunya mereka paham mana yang lebih penting,” terangnya.
Anggota Panggar Sungkono juga tidak setuju terhadap usul eksekutif tersebut. Menurut dia, panggar bakal membahas rencana itu lebih lanjut. Dia mengimbau eksekutif bisa menekan anggaran yang dianggap tidak prioritas. ”Kami juga akan selektif menentukan pengeluaran anggaran,” katanya.
Menurut Sungkono, daripada membeli mobdin untuk perorangan, lebih baik membelikan kendaraan untuk dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) yang kekurangan kendaraan pengangkut sampah. ”Kan bisa dibelikan truk untuk meningkatan pelayanan masayarakat,” tutur anggota panggar yang juga menjabat ketua komisi B itu.
Apalagi, lanjut dia, harga mobil pada masa krisis global seperti saat ini sedang meningkat. Setidaknya, pemimpin lebih berhemat anggaran dan mengutamakan kepentingan masayarakat. ”Anggaran tahun depan kan bukan untuk foya-foya,” tambahnya.
Kepala Bagian Umum Sekda Sidoarjo Benny Airlangga mengatakan, berdasar Permendagri Nomor 7/2006, bupati dan wakil bupati memiliki dua mobil dinas. ”Sementara ini mereka masih punya satu mobil untuk menunjang tugas dinas,” katanya.
Menurut Permendagri itu, bupati seharusnya memiliki dua jenis mobil, yaitu sedan dan jip. Saat ini bupati memiliki mobdin jenis sedan Toyota Camry dan berencana membeli satu lagi Toyota Camry. Sedangkan Wabup dan Sekda akan dibelikan sedan Corolla Altis.
”Saat ini anggaran hanya cukup untuk membeli sedan lagi, belum cukup untuk membeli jip,” terangnya.
Dia menuturkan, sudah delapan tahun mobdin bupati tidak pernah diganti. Karena itu, sudah selayaknya tahun depan mendapatkan ganti mobil baru.
DIMANA “HATI-NURANI”-NYA PAK….!!! RAKYAT SAMPEYAN MASIH BERGELIMANG KESENGSARA-AN AKIBAT LUMPUR LAPINDO, SAMPEYAN DENGAN ENTENG-NYA MINTA ANGGARAN BELI MOBIL… HEBAT….!!!!!